Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 179
KADIN SEBUT UU CIPTA KERJA SEIMBANGKAN KEPENTINGAN PENGUSAHA, BURUH
DAN UMKM
Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani
menilai UU Cipta Kerja sudah menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak termasuk
pengusaha, buruh, dan UMKM. Oleh karena itu Shinta menyayangkan apabila masih ada
resistensi terhadap regulasi tersebut karena UU Cipta Kerja dapat membuat Indonesia bersaing
secara ekonomi di tingkat dunia.
"Kami menyatakan sangat menyayangkan banyak pihak-pihak yang benar-benar tidak tahu
secara substansi UU ini sehingga banyak salah persepsi. Dan ini menimbulkan mindset yang
tidak bisa diubah," katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (14/10).
Shinta mengatakan, semua pihak membutuhkan omnibus law karena selama ini permasalahan
utama dalam proses berusaha adalah aspek struktural sehingga membutuhkan reformasi
menyeluruh.
"Indonesia mau menjadi negara maju, ekonomi lima besar dunia, kita harus perhatikan agar
keluar dari middle income trap, pertumbuhan PDB 7,4 triliun dolar AS. Cita-cita ini sangat indah,
tetapi kita harus tahu bagaimana mencapai ini," katanya.
Padahal, menurut dia, situasi saat ini juga tidak menguntungkan karena sebagian besar usaha
di berbagai sektor ekonomi terdampak Covid-19 dan menyebabkan tingginya angka
pengangguran.
Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki daya saing yang dibutuhkan untuk mentas di tingkat
global, karena investor asing, lokal, maupun UMKM belum percaya dengan kondisi berusaha di
dalam negeri.
"Sekarang ini penyerapan investasi per Rp1 triliun itu hanya menyerap 1. 200 pekerja. Jadi ini
masalah yang harus diperhatikan. Kita harus investasi yang berkualitas," katanya.
Selesaian Regulasi Tumpang Tindih
Untuk itu, dia mengharapkan regulasi terbaru ini bisa menyelesaikan persoalan tumpang tindih
perizinan di pusat dan daerah serta biaya tinggi yang mengganggu ekosistem investasi
Indonesia.
Salah satunya terkait kebijakan kenaikan upah Indonesia yang saat ini merupakan yang tertinggi
di ASEAN yaitu mencapai 9,7 persen, bandingkan dengan Thailand 1,7 persen, Malaysia 5,5
persen dan Vietnam 7 persen.
"Tidak hanya pesangon, upah minimuMKita juga paling tinggi sedunia. Bandingkan saja dengan
upah minimum negara-negara ASEAN. Contoh di Vietnam USD 192, Thailand USD 245, Malaysia
USD 294, Indonesia USD 313 pada 2020," katanya.
Selain itu Shinta mengingatkan UU Cipta Kerja ini juga mempermudah UMKM dan koperasi, yang
selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dalam memperoleh izin usaha.
[idr] Selesaian Regulasi Tumpang Tindih.
178
