Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 176
Judul Rapat 4 Jam dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar Akan Bentuk
Tim untuk Sosialisasikan UU Ciptaker
Nama Media jabar. tribunnews. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar. tribunnews. com/2020/10/14/rapat-4-jam-dengan-
pemerintah-pusat-pemprov-jabar-akan-bentuk-tim-untuk-
sosialisasikan-uu-ciptaker
Jurnalis Muhamad Syarif Abdussalam
Tanggal 2020-10-14 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tadi sepanjang empat jam dibahas sosialisasi
Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sudut pandang asbabun nuzulnya lahirnya undang-undang itu
dari masalah keamanan, dari masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah untuk aktif
menyosialisasikan
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Nah, salah satunya tugas provinsi membuat
tiMKecil. TiMKecil ini tugasnya menjadi tim yang sosialisasikan kurang lebih 11 sampai 12 klaster
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Harusnya sih ya kalau duduknya dengan jernih,
pemahaman-pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik. Dan masih ada ruang. Ruang pertama
adalah menggugat ke MK jika tidak puas. Ruang kedua adalah ikut memperbaiki dalam proses
penyusunan peraturan pemerintah di tahap-tahapnya
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk menyosialisasikan UU
Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10/2020). Hal tersebut adalah hasil dari
rapat koordinasi secara virtual mengenai sinergitas pelaksanaan regulasi Omnibus Law UU Cipta
Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI dan jajaran menteri, Rabu (14/10/2020). Dalam rapat
tersebut dibahas satu per satu oleh Menteri Ketenagakerjaan mengenai berbagai hoaks
mengenai UU Cipta Kerja ini dan realitanya.
RAPAT 4 JAM DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMPROV JABAR AKAN BENTUK TIM
UNTUK SOSIALISASIKAN UU CIPTAKER
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk menyosialisasikan UU
Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10/2020).
175
