Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa sesuai ketentuan UU Cipta Kerja, program JKP tidak
akan membebani iuran pekerja. Kebutuhan dana program itu akan menggunakan pos dana
eksisting badan tersebut.

Menurut Utoh, pada tahap awal program JKP akan menggunakan pendanaan dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemudian BP Jamsostek akan melakukan rekomposisi
dana jaminan sosial yang pada tahun buku 2019 tercatat senilai Rp428,31 triliun.

"Atau bisa juga menggunakan dana operasional BP Jamsostek [senilai Rp15,84 triliun pada
2019]. Hal ini juga masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut agar ketahanan dana jaminan
sosial dan pelaksanaan program tetap berkesinambungan," ujar Utoh kepada Bisnis, Rabu
(14/10/2020).

Dia menjabarkan teknis pelaksanaan program JKP dan manfaatnya masih dalam proses
pembahasan oleh pemerintah. Hal itu termasuk soal pesangon dan uang penghargaan yang akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Meskipun regulasinya masih digodok pemerintah, Utoh menjelaskan bahwa manfaat yang akan
diperoleh pekerja dari program JKP meliputi dana tunai ( cash benefit ), pelatihan vokasional,
dan dukungan akses terhadap lapangan kerja.
Ketiga manfaat itu pun sudah dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto.

"Penyusunan regulasi terkait hal ini akan selalu memperhatikan ketahanan dana dan
keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak mengurangi manfaat bagi
para peserta," ujar Utoh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan
dana Rp6 triliun untuk pelaksanaan program JKP pada tahap awal. Dana dari APBN itu menjadi
alasan pekerja tidak dikenakan iuran tambahan untuk program JKP.

Meskipun begitu, belum diketahui apakah pemerintah akan terus menggelontorkan APBN untuk
penyelenggaraan JKP. Sebelumnya, pemerintah tidak mengalokasikan secara langsung APBN
untuk program BP Jamsostek, tetapi hanya berupa potongan iuran para pegawai negeri.

Program JKP itu akan menambah daftar program yang dikelola BP Jamsostek, yakni Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian
(JKm). Setiap program memiliki besaran iuran yang berbeda yang ditanggung baik oleh pemberi
kerja maupun pekerja.

172