Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Program JKP Resmi Berlaku, Iuran Pekerja Bertambah?
Nama Media bisnis. com
Newstrend Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial. bisnis. com/read/20201014/215/1305101/program-
jkp-resmi-berlaku-iuran-pekerja-bertambah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-14 19:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas) Atau bisa juga menggunakan
dana operasional BP Jamsostek [senilai Rp15,84 triliun pada 2019]. Hal ini juga masih dalam
tahap pembahasan lebih lanjut agar ketahanan dana jaminan sosial dan pelaksanaan program
tetap berkesinambungan

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas) Penyusunan regulasi terkait hal
ini akan selalu memperhatikan ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan tidak mengurangi manfaat bagi para peserta,

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyatakan tidak akan
mendapat beban iuran tambahan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang
tertuang dalam omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Deputi Direktur Bidang Humas dan
Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja menjelaskan
bahwa sesuai ketentuan UU Cipta Kerja, program JKP tidak akan membebani iuran pekerja.
Kebutuhan dana program itu akan menggunakan pos dana eksisting badan tersebut. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana Rp6
triliun untuk pelaksanaan program JKP pada tahap awal. Dana dari APBN itu menjadi alasan
pekerja tidak dikenakan iuran tambahan untuk program JKP. Meskipun begitu, belum diketahui
apakah pemerintah akan terus menggelontorkan APBN untuk penyelenggaraan JKP.
Sebelumnya, pemerintah tidak mengalokasikan secara langsung APBN untuk program BP
Jamsostek, tetapi hanya berupa potongan iuran para pegawai negeri.

PROGRAM JKP RESMI BERLAKU, IURAN PEKERJA BERTAMBAH?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyatakan tidak akan
mendapat beban iuran tambahan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang
tertuang dalam omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

171