Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (UU) pada 5 Oktober lalu.

Hingga kini, pengesahan UU Cipta Kerja masih menimbulkan pro kontra dari sejumlah pihak.

Buntut dari disahkannya UU Cipta Kerja pun menimbulkan adanya aksi demonstrasi di beberapa
wilayah Tanah Air.

ALASAN JUMLAH PESANGON DITURUNKAN JADI 25 KALI GAJI DI UU CIPTA KERJA
MENURUT MENAKER IDA

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (UU) pada 5 Oktober lalu.

Hingga kini, pengesahan UU Cipta Kerja masih menimbulkan pro kontra dari sejumlah pihak.

Buntut dari disahkannya UU Cipta Kerja pun menimbulkan adanya aksi demonstrasi di beberapa
wilayah Tanah Air.
Salah satu poin yang dianggap memberatkan para pekerja dan buruh adalah soal pesangon
pemutusan hubungan kerja ( PHK ).

Dalam poin tersebut, pesangon yang tadinya dibayarkan sebanyak 32 kali lebih diturunkan
menjadi 25 kali.

Permasalahan itu kemudian ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah
dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier .

"Jadi prinsip dulu yang mau saya sampaikan. Ketentuan tentang pesangon prinsip umumnya
bahwa pemerintah memastikan pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat di terima oleh
pekerja," jelas Ida sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat. com pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Ida menegaskan, meski sebelumnya aturan pesangon harus dibayarkan sebanyak 32 kali. Namun
hanya 7 persen perusahaan yang mengikuti ketentuan tersebut.

"Nah selama ini 32, apa diterima? Nah gini, pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan
pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti
ketentuan UU ini," terang Ida.

Menurutnya, Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak implementatif
lantaran hanya sebagian kecil perusahaan yang mengikutinya.

Ida pun mengklaim bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon
sebanyak 32 kali, karena dianggap terlalu membebani.

"Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk
membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi," ujar Ida.

Maka dari itu, Ida menuturkan bahwa pemerintah tidak ingin hal tersebut kembali terjadi serta
ingin memastikan para pekerja atau buruh menerima hak-hak mereka.

Ida meyakini, jika sudah diturunkan perusahaan akan sanggup memberikan hak-hak karyawan
tersebut.

228