Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Alasan Jumlah Pesangon Diturunkan Jadi 25 Kali Gaji di UU Cipta Kerja
Menurut Menaker Ida
Nama Media pikiran-rakyat. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. pikiran-rakyat. com/nasional/pr-01831695/alasan-jumlah-
pesangon-diturunkan-jadi-25-kali-gaji-di-uu-cipta-kerja-menurut-
menaker-ida
Jurnalis Sarah Nurul Fatia
Tanggal 2020-10-14 14:31:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi prinsip dulu yang mau saya sampaikan.
Ketentuan tentang pesangon prinsip umumnya bahwa pemerintah memastikan pesangon betul-
betul menjadi hak dan dapat di terima oleh pekerja

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nah selama ini 32, apa diterima? Nah gini,
pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali,
pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa,
perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Makanya diturunkan dengan ada kepastian.
Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui
skema program jaminan kehilangan pekerjaan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah,
jaminan sosial ketenaga kerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti
jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apa manfaat dari JKP ini, kerja mendapatkan
cash benefit selama 6 bulan, kemudian mendapatkan vocational training dan mendapatkan akses
pasar kerja

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja ketentuan sanksi yang memaksa
perusahaan untuk membayar. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan diatur
sebagaimana ketentuan UU 13 2003

227