Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Pada hari yang sama, sore harinya, rapat paripurna juga berjalan di DPR RI, dipimpin langsung
oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Beberapa keputusan diambil di dalam rapat itu, salah satunya
mengesahkan RUU APBN 2021.

Karena pembahasan di tingkat Panja sudah rampung, maka dijadwalkanlah rapat Tim Perumus
dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin) untuk melakukan penyelarasan akhir terhadap seluruh
dokumen RUU Cipta Kerja, tanpa mengubah substansi, mulai pukul 7 malam. Meski listrik DPR
sudah 'baik-baik saja', namun rapat tetap diputuskan dilaksanakan di hotel, kali ini di hotel
bintang lima yang biaya menginapnya per malam paling murah Rp1,3 juta, Le Eminence, Ciloto,
Cianjur, Jawa Barat. Rapat malam itu ditunda sampai besok, 30 September, pukul 10 pagi karena
belum semua anggota Timus dan Timsin datang.

Dalam rapat hari itu banyak anggota protes karena draf RUU Cipta Kerja yang mereka pegang
untuk disinkronisasi ternyata berbeda dengan hasil kesepakatan Panja tanggal 27 September.
Dalam risalah rapat 30 September yang diterima wartawan Tirto, beberapa masalah yang
ditemukan seperti: perubahan nomenklatur 'Pemerintah' menjadi 'Pemerintah Pusat', 'izin'
menjadi 'Perizinan Berusaha', dan beberapa pasal substantif pada BAB III belum dicantumkan.
Akhirnya tak ada pembahasan Timus dan Timsin hari itu. Mereka hanya meminta para tenaga
ahli (TA) Baleg DPR RI dan tenaga ahli Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi ulang draf RUU
Cipta Kerja agar sesuai dengan kesepakatan Panja per 27 September hingga pukul 21. 00.
Keesokan harinya, 1 Oktober pukul 9 pagi, sinkronisasi ratusan halaman belum rampung. TA
Baleg dan TA Pemerintah mengatakan membutuhkan waktu ekstra.

Dalam risalah rapat 1 Oktober yang diterima wartawan Tirto, akhirnya disepakati agar Timus dan
Timsin membentuk tiMKecil untuk membantu para TA. TiMKecil itu diberi tenggat 10 jaMKerja.

Seorang narasumber Tirto yang ikut rapat hari itu bilang tiMKecil itu berisikan TA dari Baleg DPR
RI, TA dari Pemerintah, perwakilan pimpinan Baleg, dan perwakilan Pemerintah. Perwakilan
Pemerintah yang hadir adalah Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Elen Setiadi.

Ternyata kerja tiMKecil itu pun tak rampung hari itu juga. Mereka melaporkan progres pekerjaan
pada 2 Oktober pagi.

Akhirnya hari itu Timus dan Timsin mengadakan rapat tertutup. Dalam risalah rapat 2 Oktober
yang diterima wartawan Tirto, dijelaskan bahwa rapat itu hanya memperbolehkan anggota Timus
dan Timsin, perwakilan Pemerintah, dan pimpinan Baleg DPR RI yang hadir, tanpa para TA.
Narasumber Tirto yang sama membenarkan risalah rapat itu. Ia mengeluh mengapa agenda itu
berjalan tertutup. "Karena agenda itu, para TA lintas fraksi yang menunggu di luar bertanya-
tanya. Padahal, anggota Timus Timsin biasanya mengandalkan catatan TA. " Jelang tengah
malam, 23. 50, rapat tertutup itu selesai dan Timus-Timsin menyepakati seluruh hasil perubahan
draf RUU Cipta Kerja hasil Panja. Itu artinya, Timus-Timsin hanya membutuhkan waktu satu hari
untuk melakukan sinkronisasi 900-an halaman draf RUU. Rapat itu pun menyepakati bahwa draf
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat Baleg DPR RI keesokan harinya di DPR RI.

Menhan Prabowo KlaiMKericuhan Demo UU Ciptaker Ditunggangi Asing Infografik HL Indept
Ngebut Bereskan UU Ciptaker di Hotel Mewah. tirto. id/Lugas Klaster Ketenagakerjaan Berubah
Lagi Sabtu, 3 Oktober, rapat Baleg DPR RI yang dilaksanakan di DPR RI menerima laporan
Timus-Timsin yang sudah melakukan sinkronisasi draf. Rapat itu juga menghadirkan beberapa
menteri seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkumham Yasonna Laoly.

Namun ternyata masih ada sekitar 34 poin yang perlu dibahas kembali oleh Panja. 34 poin itu
dibahas substansinya, bukan hanya redaksional. Beberapa poin masuk ke dalaMKlaster
Ketenagakerjaan. Itu artinya, klaster Ketenagakerjaan kembali mengalami perubahan meski
sudah disepakati bersama Panja pada Minggu 27 September.

222