Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 220
kali gaji setelah mendapatkan masukan dari Pemerintah yang pada akhirnya melalui perdebatan
yang panjang dan dengan alasan yang rasional, pada akhirnya disepakati
neutral - Firman Soebagyo (anggota Panja Fraksi Partai Golkar) Sebagai partai pendukung
Pemerintah, diminta atau tidak, harus tetap mendukung kebijakan Pemerintah
negative - wartawan Tirto (wartawan) Setelah rapat paripurna itu draf ke mana saja dan
diapakan saja, kami enggak tahu. Satu-satunya yang kami bisa lakukan ya menunggu resminya
Ringkasan
Jumat, 25 September lalu, rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Panja
RUU Cipta Kerja) berlangsung maraton sejak pukul 10. 20 pagi hingga malam. Rapat itu dipimpin
oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Hadir juga Staf Ahli Bidang
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Elen Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
RAPAT-RAPAT PENENTU RUU CIPTA KERJA
Rapat-rapat Cipta Kerja di beberapa hotel menghasilkan beberapa keputusan, yang itu berubah
lagi seketika di DPR RI.
Jumat, 25 September lalu, rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Panja
RUU Cipta Kerja) berlangsung maraton sejak pukul 10. 20 pagi hingga malam. Rapat itu dipimpin
oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Hadir juga Staf Ahli Bidang
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Elen Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
Selain membahas tema-tema lain seperti pengadilan niaga, Lembaga Penjaminan Investasi (LPI),
hingga UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, rapat juga memutuskan membahas salah satu
klaster yang selama ini jadi pemicu kemarahan publik: Ketenagakerjaan. Legislatif meminta
Pemerintah memaparkan alasan mengapa klaster ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Cipta
Kerja, setelah pembahasannya ditunda atas permintaan Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu.
Berdasarkan rangkuman rapat, Pemerintah menjelaskan bahwa klaster ini tak terpisahkan dari
RUU Cipta Kerja itu sendiri. Mereka juga menyinggung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
"meningkat" sementara "lapangan pekerjaan semakin sedikit. " Memasukkan klaster ini juga
dalam rangka "transformasi ketenagakerjaan" yang mendukung dua kepentingan besar: buruh
("bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja") dan pengusaha ("investasi betul-betul
diyakinkan").
Mereka juga menjelaskan sembilan muatan dalaMKlaster Ketenagakerjaan: Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (PTKA); Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias kerja kontrak; alih daya atau
outsourcing ; waktu kerja dan waktu istirahat; pengupahan; PHK dan kompensasinya; sanksi;
jaminan kehilangan pekerjaan; dan penghargaan lain. Pemerintah mengklaim telah melibatkan
pihak pengusaha dan buruh saat merancang klaster ini.
Tak semua puas dengan penjelasan tersebut, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota
Panja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan "kami protes" dan "mempertanyakan usulan-
usulan itu semua. " "Kami minta dicabut semua isi klaster itu, kembali ke UU existing (UU Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)," kata Mulyanto kepada wartawan Tirto, Senin 12
Oktober.
219
