Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Awiek memperlihatkan dua foto saat lobi terjadi. Di sana ada beberapa wajah seperti Taufik
Basari dari Fraksi Partai Nasdem, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat, Arteria
Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Staf Khusus Menko Perekonomian Elen Setiadi.

Terkait kehadiran Dasco di lokasi, Awiek tak menjawab tegas. "Saya enggak ketemu. " DPR Kirim
Draf UU Cipta Kerja kepada Presiden Hari Ini Forum lobi menghasilkan beberapa keputusan.
Pertama, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tercantum dalam revisi UU 40/2004 oleh
RUU Cipta Kerja menjadi beban Pemerintah. Pemerintah akan menentukan skemanya dan
menanggung iuran kepesertaan. Besaran iuran akan dibahas bersama dengan subklaster
pesangon.

Untuk pesangon sendiri, disepakati kalau formulanya tetap maksimal 32 bulan upah namun
diubah menjadi tidak seluruhnya ditanggung pelaku usaha. Sebanyak 23 bulan upah tetap
tanggung jawab pengusaha dan sisanya Pemerintah melalui JKP.

Kesepakatan lain, menghapus pasal tentang upah minimum padat karya yang merupakan usulan
Pemerintah. Upah minimum padat karya sebelumnya dicantumkan dalam Pasal 88E ayat (1) draf
RUU Cipta Kerja versi Januari 2020. Ditentukan ada penghitungan upah tersendiri untuk jenis
pekerjaan tertentu yang tidak mengikuti standar upah minimuMKabupaten/kota (UMK).

Rapat juga menyetujui agar UMK tetap ada dan mengikuti UU 13/2003, namun ditambahkan
ketentuan dengan mempertimbangkan pertumbuhan daerah dan inflasi. Setelah ada perubahan
ini, upah yang sudah ada dijanjikan tak mengalami penurunan. Dalam RUU Cipta Kerja edisi
Januari 2020, pasal 89 tentang UMP dihapus dan sebagai gantinya muncul pasal 88C yang
menyatakan hanya akan ada upah minimum provinsi (UMP).

Terakhir, Panja menyetujui agar mekanisme PHK mengikuti ketentuan awal atau sesuai UU
13/2003. Dalam draf RUU Cipta Kerja edisi Januari 2020, pemerintah sempat menambahkan
pasal 154A berisi alasan-alasan PHK. Lalu pada pasal 151 pemerintah menghapus kata "agar
tidak terjadi PHK" dan "peran serikat buruh sebelum PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). "
Akhirnya, Panja RUU Cipta Kerja dan Pemerintah merampungkan pembahasan klaster
Ketenagakerjaan. Rapat hari itu selesai pukul 22. 48.

"Betul, benar, setuju, ya?" kata Supratman, yang memimpin rapat. Setelah hadirin setuju, ia
lantas mengetok palu pengesahan klaster Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, dengan demikian
selesailah klaster Ketanagakerjaan, dengan beberapa perubahan dan kesepakatan yang kita
ambil pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima pimpinan dan seluruh anggota Panja, dan
terkhusus Pemerintah. " Keesokan harinya, 28 September, giliran klaster Penyiaran yang
dibahas. Lagi-lagi lokasi rapat diumumkan mendadak pindah. Kali ini ke hotel bintang empat
Novotel, Tangerang. Salah seorang sumber Tirto yang ada di lokasi saat pengumuman itu
mengatakan bahkan pejabat di Sekretariat Baleg DPR RI pun tidak tahu. "Karena EO -nya bukan
dari DPR, Pemerintah yang sponsori [hotel]," kata dia.
Pada hari itulah mulai santer terdengar kabar bahwa rapat-rapat membahas RUU Cipta Kerja
dilakukan di hotel-hotel. Waktu itu Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan
alasan mereka pindah lokasi rapat karena listrik di DPR RI mati dan tidak tahu kapan menyala
kembali. Oleh karena itu, "untuk memaksimalkan waktu yang ada, kami melakukan rapat di luar.
" Kembali ke Jakarta, pada 29 September Panja RUU menggelar focus group discussion (FGD)
dengan Pemerintah di hotel bintang lima di jantung ibu kota, Mulia, Senayan. Rapat kali ini
membahas Sovereign Wealthy Fund (SWF) dan Lembaga Penjaminan Investasi (PJI).

Jokowi Klaim UU Ciptaker Cegah Korupsi Saat Draf Final Masih Gaib Narasumber Tirto yang ikut
rapat hari itu bilang awalnya FGD dijadwalkan berjalan dua sesi: sebelum dan sesudah makan
siang. Namun, pukul 11. 30, perwakilan Pemerintah dipanggil oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto. Akhirnya rapat selesai di tengah jalan.

221