Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 227
Ida seperti dalaMKeterangannya sebagaimana dilansir di laman setkab. go. id, Rabu, 14 Oktober
2020.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 12 Oktober 2020, subsidi upah
tahap I telah tersalurkan kepada 2. 485. 687 penerima (99,43 persen), tahap II sebanyak 2.
981. 533 penerima (99,38 persen), tahap III sebanyak 3. 476. 361 penerima (99,32 persen).
Lalu tahap IV sebanyak 2. 579. 703 penerima (97,20 persen), dan tahap V sebanyak 427. 016
penerima (69,03 persen). Bantuan ini juga disebut bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang
menyasar kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat yang terkena
PHK.
"Bantuan pemerintah ini merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Program
ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19," kata Ida.
Sedianya, untuk tahap V, kementerian telah menerima 578. 230 data calon penerima dari BPJS
Ketenagakerjaan pada 29 September 2020. Namun pada 30 September 2020 yang merupakan
tenggat akhir pengumpulan data calon penerima subsidi upah, pihaknya kembali menerima
tambahan data sebanyak 40. 358. Sehingga secara total pada tahap V terdapat 618. 588 data
calon penerima subsidi.
Ida menyebut, subsidi upah disalurkan melalui 2 termin pembayaran. Setelah pembayaran
termin pertama selesai disalurkan untuk 5 tahap, pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum
pembayaran termin kedua mulai disalurkan.
Dengan anggaran Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah
ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30
Juni 2020. Ida juga memastikan, sisa anggaran lebih bakal dikembalikan negara. Pasalnya,
hingga batas akhir penyerahan data penerima yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS
Ketenagakerjaan hanya mencapai 12. 272. 731 pekerja.
"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan
untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud
maupun Kemenag," ujarnya. (ase).
226
