Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Salah satu perubahan yang paling kentara adalah besaran pesangon. Pada kesepakatan Panja,
besarannya dipertahankan di angka 32 kali upah (23 bulan ditanggung pengusaha dan 9
Pemerintah). Namun, pada kesepakatan Baleg, angkanya berubah menjadi 25 kali upah (19
pengusaha dan 6 Pemerintah).

Pihak Pemerintah yang mengumumkan perubahan ini adalah Staf Ahli Kemenko Perekonomian
Elen Setiadi. Ia bilang pertimbangannya adalah "dampak pandemi COVID-19. " Perubahan yang
dibacakan dalam rapat juga mencakup ketentuan upah minimuMKabupaten/kota. Awalnya upah
minimum itu ditetapkan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerintah
mengubahnya menjadi inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercantum dalam Pasal 88D
ayat (2) versi draft yang beredar Senin 5 Oktober.

Selebihnya kesepakatan lain relatif tetap. Misalnya draf upah minimum padat karya yang masuk
dalam Pasal 88E ayat (1) dalam Draft RUU Citpa Kerja Januari 2020 benar dihapus sebagaimana
terlihat dalam draft RUU versi 5 Oktober. Lalu skema PHK, PKWT (kerja kontrak), dan
outsourcing yang diputuskan tak dibahas lagi dalam Baleg juga hampir seluruhnya dikembalikan
sesuai UU 13/2003 alias beleid existing, terutama pada pasal 151, pasal 66, dan pasal 59.
Meski begitu Pemerintah tetap menyisipkan sejumlah penambahan seperti tampak pada draf 5
Oktober. Misalnya pasal 154A yang mengatur alasan apa saja yang bisa dipakai perusahaan
untuk mem-PHK karyawan, juga pasal 154A ayat (2) yang membolehkan diatur "alasan lainnya.
" Lalu perubahan pasal 66 tentang batasan outsourcing untuk pekerjaan noninti produksi juga
tetap dihapus Pemerintah. Pemerintah juga tetap menghapus ayat yang membatasi lama PKWT
dan perpanjangannya dalam Pasal 59 UU 13/2003.

DalaMKesepakatan Panja 27 September, Pemerintah memiliki tanggung jawab menentukan
skema dan menanggung iurannya. Ketentuan ini belum masuk pada draf UU Cipta Kerja 5
Oktober--versi 905 halaman. Ketentuan menanggung iuran baru muncul pada draf UU Cipta
Kerja versi 812 halaman, yaitu pada pasal 46C ayat (2). Meski sudah ada penegasan, pasal 46E
mengatur kewajiban Pemerintah hanya menyediakan modal awal JKP. Pada pasal 46E ayat (1)
huruf b, iuran JKP dapat memanfaatkan hasil rekomposisi iuran program jaminan sosial pekerja
saat ini.

Narasumber Tirto mengatakan ada anggota dewan yang mempertanyakan perubahan substansi
ini. Namun "entah kenapa setuju terhadap perubahan itu" dan "enggak ngotot lagi kayak di awal
(rapat 27 September). " Tidak adanya lagi adu debat membuat rapat berlangsung cepat lalu.

Mengurut Ketentuan Pesangon Setelah UU Ciptaker Disahkan Berembus kabar kalau para
anggota Panja RUU sebelumnya sudah mendapat instruksi dari Ketua Fraksi masing-masing
untuk mengikuti skema pesangon usulan Pemerintah. Instruksi itu turun saat para TA sedang
melakukan sinkronisasi draf di rapat Timus-Timsin pada 1 Oktober di Puncak. Itu yang membuat
mereka tidak lagi ngotot.
Wartawan Tirto telah mencoba meminta konfirmasi terkait hal ini ke lima anggota Panja RUU
dari fraksi koalisi Pemerintah--Golkar, PDIP, Gerindra, PPP, dan Nasdem. Dari kelima politikus
itu, hanya Arteria Dahlan dari PDIP yang membantah. Sisanya tak menjawab tegas.

"Tidak benar. Di fraksi kami semua pembahasan dilakukan secara terbuka, transparan, dan
menghadirkan demokrasi deliberatif. Pembahasan menjadi 25 kali gaji setelah mendapatkan
masukan dari Pemerintah yang pada akhirnya melalui perdebatan yang panjang dan dengan
alasan yang rasional, pada akhirnya disepakati," kata Arteria, 14 Oktober pagi.
"Sebagai partai pendukung Pemerintah, diminta atau tidak, harus tetap mendukung kebijakan
Pemerintah," kata anggota Panja Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, 14 Oktober pagi.
Sedangkan Taufik Basari dari Fraksi Nasdem hanya memberikan dua buah video dirinya

223