Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 216

Judul               Penjelasan soal kepentingan buruh di UU Cipta Kerja dari Stafsus
                                    Menaker
                Nama Media          jabar. antaranews. com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jabar. antaranews. com/berita/206177/penjelasan-soal-
                                    kepentingan-buruh-di-uu-cipta-kerja-dari-stafsus-menaker
                Jurnalis            Zaenal A.
                Tanggal             2020-10-14 15:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17. 500. 000
                News Value          Rp 52. 500. 000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Dita Indah Sari (Menaker) Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita
              adopsi,  dan  kita  juga  perlu  mengakomodasi  perkembangan  zaman  supaya  aturan
              ketenagakerjaan tetap relevan

              negative - Dita Indah Sari (Menaker) Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling
              tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini
              realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan

              negative - Dita Indah Sari (Menaker) Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya
              tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan
              lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan
              neutral - Dita Indah Sari (Menaker) Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena
              ini  akan  dicantumkan  di  Peraturan  Pemerintah,  nanti  supaya  ada  fleksibilitas.  Karakteristik
              hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda

              neutral  -  Dita  Indah  Sari  (Menaker)  Tidak  ada  penghilangan  cuti  hamil  dan  haid.  Menteri
              (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan, separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada
              dan dibayarkan upahnya

              negative  -  Dita  Indah  Sari  (Menaker)  Pengusaha  harus  tetap  memberi  informasi,  tidak  bisa
              sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja.
              Jika tidak sepakat, pemerintah harus mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum

              positive - Dita Indah Sari (Menaker) Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap
              daerah  punya  karakteristik  yang  berbeda-beda,  kalau  mayoritas  pekerjanya  di  UMKM,  harus
              disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib

              negative - Dita Indah Sari (Menaker) Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas.
              Tentang  pengaturan  ketenagakerjaan  yang  isinya  soal  kontrak,  outsource,  dan  lainnya,  PP
              tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan


                                                           215
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221