Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 236
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Sedangkan hak buruh berdasarkan UU ini secara
umum, sama sekali tidak diganggu
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Dibilang mempermudah PHK dan tidak dibayar itu juga
tidak benar
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Selain itu sekarang ramai karena banyak hoaks,
misalnya di UU tidak ada pesangon bagi yang di PHK, itu tidak benar. Pesangon justru ada. Cuti
haid dan hamil, ada di UU ini.
Ringkasan
Draf Undang-Undang Cipta Kerja telah dirampungkan DPR dan akan dikirimkan ke Presiden Joko
Widodo paling lambat pada Rabu (14/10/2020) ini.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan draf yang siap dikiriMKe presiden yaitu yang
terdiri atas 812 halaman, pada Selasa (13/10/2020).
Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan
penjelasan.
Draf tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah
disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.
LIVE STREAMING DETIK-DETIK PENYERAHAN DRAF UU CIPTA KERJA DARI DPR KE
PRESIDEN JOKOWI
Draf Undang-Undang Cipta Kerja telah dirampungkan DPR dan akan dikirimkan ke Presiden Joko
Widodo paling lambat pada Rabu (14/10/2020) ini.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan draf yang siap dikiriMKe presiden yaitu yang
terdiri atas 812 halaman, pada Selasa (13/10/2020).
Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan
penjelasan.
Draf tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah
disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.
"Tenggat untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020," kata dia dikutip
dari Kompas. com .
Menurut Azis, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan,
DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan RUU kepada presiden sejak
tanggal persetujuan.
Sekjen PDIP Soal Heboh RUU Cipta Kerja-Pandemi, Ada Yang Tak Sabar Nunggu Pilpres 2024
Namun, hingga saat ini publik belum dapat mengakses draf UU Cipta Kerja di situs resmi DPR
atau pemerintah.
Bahkan di situs DPR, dalam bagan proses Prolegnas Prioritas, RUU Cipta Kerja baru terekam
hingga Pembicaraan Tingkat I.
235
