Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 238
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai perizinan bagi pengusaha sangat penting,
utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Mahfud melaporkan setiap tahunnya angkatan kerja di Indonesia mencapai 3,5 juta orang dan
82 persen di antaranya memiliki tingkat pendidikan SMK ke bawah.
Mereka dinilai tidak adaptif dan belum siap dalam bekerja.
"Pekerja-pekerja ini hanya berijazah SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa kerja di padat modal,
dia dapat bekerja di padat karya yang besar," ujar Mahfud.
Mahfud melanjutkan penjelasannya, UU Cipta Kerja bukan hanya ditujukan kepada golongan
buruh yang sedang berdemo.
Namun juga melainkan untuk angkatan kerja yang belum menjadi buruh dan angkatan kerja
yang semakin banyak setiap tahunnya.
Mahfud menjamin hak-hak buruh dalam UU Cipta Kerja tetap terjamin sebagaimana mestinya.
"Sedangkan hak buruh berdasarkan UU ini secara umum, sama sekali tidak diganggu," tegasnya.
Cegah Korupsi dan Masalah PHK Mahfud melanjutkan penjelasannya terkait isi UU Cipta Kerja .
Ia menilai keberadaan aturan tersebut dapat mencegah terjadinya aksi korupsi, ini tidak lepas
UU Cipta Kerja menyederhanakan proses birokrasi.
Sehingga proses pengurusan izin usaha tidak bertele-tele.
"Selain itu sekarang ramai karena banyak hoaks, misalnya di UU tidak ada pesangon bagi yang
di PHK, itu tidak benar. Pesangon justru ada. Cuti haid dan hamil, ada di UU ini. " "Dibilang
mempermudah PHK dan tidak dibayar itu juga tidak benar," lanjut Mahfud.
Mahfud juga membantah di dalam UU Cipta Kerja yang disebut mengkomersilkan dunia
pendidikan.
237
