Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 237
Azis mengatakan, setelah draf final dikiriMKe presiden, maka publik dapat mengakses draf UU
Cipta Kerja .
"Ketika resmi besok UU Cipta Kerja dikiriMKe presiden sebagai kepala pemerintahan, maka
secara resmi UU ini menjadi milik publik secara mekanisme," ujar Azis.
Politikus Partai Golkar itu pun menjamin tidak ada perubahan substansi selama proses
pengeditan draf UU Cipta Kerja .
Menurut dia, penyusutan jumlah halaman disebabkan pengubahan format ukuran kertas yang
semula A4 menjadi legal.
Dia mengatakan, upaya mengubah substansi seperti menambahkan ayat atau pasal dalam RUU
yang telah disetujui di paripurna merupakan tindak pidana.
"Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu sumpah jabatan
kami. Karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal," ucap Azis.
Live streaming DPR Serahkan Draft Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Jokowi dapat dilihat di
sini: Alasan DPR Percepat Pengesahan RUU Cipta Kerja Diungkap Menhan Prabowo: Kenapa
Dimasalahkan? Penjelasan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja Pemerintah Indonesia memberikan
bantahannya terhadap keberadaan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut
hanya menguntungkan segelintir orang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.
Mahfud menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja disusun untuk merespon keluhan masyarakat
yang menilai pemerintah lamban dalam mengurus proses perizinan usaha.
Termasuk juga aturan-aturan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lain.
"Oleh sebab itu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama (UU Cipta Kerja, Red), di DPR
itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah juga sudah berbicara
dengan semua serikat buruh," kata Mahfud dikutip dari channel YouTube KOMPASTV, Jumat
(9/10/2020).
"(Bicara) berkali-kali di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan kantor Kementerian
Perekonomian. Dan juga pernah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. " Mahfud
dalaMKesempatan tersebut, juga menegaskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja tidak
bertujuan membuat susah masyarakat.
"Tepatnya tidak ada satu pemerintah di manapun di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya
dengan membuat undang-undang," imbuhnya.
Isi UU Cipta Kerja Selanjutnya, secara gamblang Mahfud merincikan poin-poin dari UU Cipta
Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020
lalu itu.
Pertama isinya, UU di atas mempermudah perizinan bagi pengusaha.
Sehingga tidak berbelit-belit (birokratis) dan tumbang tindih.
"Siapa pun yang mau berusaha, baik dalam negeri dan luar negeri menyediakan peluang," ucap
Mahfud.
236
