Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari mengatakan semangat undang-undang
omnibus law ini sebenarnya meremajakan isi regulasi yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman. Salah satunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi tersebut diusulkan sekitar tahun 2001-2002. Lalu disahkan menjadi undang-undang
pada tahun 2003. Belasan tahun berlalu, membuat beberapa ketentuan sudah tidak sesuai akibat
perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang saat ini.

"Undang-undang ini disusun tahun 2002, yang relevan saat itu belum tentu relevan di zaman
sekarang," kata Dita dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan
Publik, Jakarta, Selasa (13/10).

Dia melanjutkan, perubahan ketentuan yang dilakukan pada UU Ketenagakerjaan ini tidak
dilakukan secara keseluruhan. Hanya pasal-pasal tertentu saja yang mengalami perubahan.
Sementara sisanya masih diadopsi dan digunakan hingga masa mendatang.

"Yang masih baik kita adopsi, kalau tidak relevan ya enggak bisa diserap (digunakan lagi)," kata
dia.

Dia mencontohkan pengurangan penggunaan pekerja sebagai resiko dari perkembangan
teknologi. Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 23 juta pekerjaan
yang hilang karena otomatisasi dalam skala besar.

"Tidak ada variasi kerja yangs seluas ini, harus ada adjustment. Kita perlu korporasi yang
berhubungan dengan dunia dan global, suka tidak suka ini kita jadi bagian hidup ekonomi," tutur
Dita.

Selain pengurangan jenis pekerjaan tertentu, era perkembangan teknologi ini juga mampu
menciptakan jenis pekerjaan yang lebih variatif. Sehingga ini bisa juga berdampak pada waktu
kerja.

Jenis pekerjaan yang tertentu saat ini banyak yang bisa dikerjakan tidak dalam waktu 8 jam
sehari. Saat ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor. Bahkan ada
beberapa orang bisa bekerja dalam waktu yang sama untuk dua pekerjaan berbeda.

"Yang kerja di IT, editing, Id security ini tidak harus stay di kantor 8 jam. Dia bisa kerja di mana
saja," kata dia.

Maka, muncullah frasa dalam pasal tersebut ketentuan baru ini hanya untuk jenis pekerjaan
tertentu. Meski begitu, upah yang dibayarkan perusahaan tidak boleh dibawah upah minimum
dan perusahaan wajib membayarkan BPJS pekerja sebagaimana pekerja pada umumnya.

[azz].

303