Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 307
Maka, muncullah frasa dalam pasal di UU Cipta Kerja tersebut hanya untuk jenis pekerjaan
tertentu. Meski begitu, upah yang dibayarkan perusahaan tidak boleh dibawah upah minimum
dan perusahaan wajib membayarkan BPJS pekerja sebagaimana pekerja pada umumnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka. com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terus
menyosialisasikan UU Cipta Kerja ke berbagai lapisan masyarakat, tak tanggung ia mengundang
70 perwakilan dari serikat pekerja dan pengusaha yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan
Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.
Menurutnya, akibat pandemi covid-19, pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,9 juta
orang, dan 3,5 jutanya adalah korban PHK. Padahal setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta
penduduk usia kerja baru. Total hampir 10 juta untuk tahun 2020 saja.
"Maka di dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha kami cantumkan.
Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja, tidak perlu ijin, agar
tidak lama dan mahal," kata Ida sosialisasi UU Cipta Kerja secara virtual, Selasa (13/10/2020).
Kemudian, kata Ida dengan UU Cipta Kerja mendirikan koperasi cukup 5 orang saja, mendirikan
PT juga disederhanakan, cukup 1 orang saja. Agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga
bisa bankable. Bisa dapat kredit.
Ida menambahkan bahwa kemampuan dunia usaha tidak sama. Ada usaha besar, usaha
menengah dan usaha kecil. Jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja
terlalu kaku, maka usaha kecil menengah sulit tumbuh.
"Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industry yang
kecil. Ya UU Cipta Kerja itu," katanya.
Adapun yang hadir dalam forum itu sejumlah pimpinan serikat pekerja tingkat provinsi,
kabupaten/kota hingga perusahaan. Antara lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan sejumlah serikat tingkat
perusahaan, khususnya perhotelan.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
untuk meningkatkan kemampuan para stakeholder untuk berdialog dan berunding.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, draft Undang-
Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kini telah memasuki tahap final. Dia memaparkan, aturan
baru ini terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan akumulasi dari 76 undang-
undang lain yang dicomot.
"Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu kepada eksekutif. Insya Allah draft itu sudah final
mereka," kata Bahlil dalam sesi webinar, Selasa (13/10/2020).
Bahlil mengatakan, beberapa pihak sebenarnya telah menerima draft final UU Cipta Kerja.
Namun, ia meminta kepada mereka untuk tidak disebarluaskan dulu sebelum resmi diserahkan
pada esok hari.
Dia menyebutkan, salah satu fokus UU Cipta Kerja yakni untuk mewadahi jumlah tenaga kerja
dalam negeri yang terus bertambah. Menurut catatannya, Indonesia saat ini punya tenaga kerja
eksisting berjumlah 7 juta orang.
Adapun angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan perguruan tinggi mencapai 2,9 juta orang.
Sedangkan sebanyak 3,5 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kini terkena
aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.
306
