Page 341 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 341
pengusaha," demikian disampaikan Menaker Ida dalam dialog dengan Perkumpulan Pengajar
dan Praktisi HukuMKetenagakerjaan Indonesia (P3HKI) secara virtual di Jakarta pada Selasa
(13/10/2020).
Didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi serta Dirjen Pembinaan
Pengawasan dan K3 Haiyani Rumondang, forum ini dihadiri oleh pakar hukuMKetenagakerjaan
dari berbagai kampus, seperti UI, UGM, Undip, USU, Unair, UPH, UNS Surabaya, Unsahid, Univ
Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Bandung, Univ Flores, Wijaya Putra Surabaya,
Singaperbangsa Karawang. Juga para advokad dan praktisi.
Menaker menjelaskan, berbagai isu yang berkembang seperti pesangon, kontrak kerja, upah,
TKA, waktu kerja, outsourcing dan lainnya.
Salah satu peserta, Prof Aloysius Uwiyono dari UI, menyampaikan beberapa catatan kritis terkait
upah, kontrak, outsourcing dan sanksi, yang setelah ini diharapkan dapat diakomodasi di PP agar
ada kepastian perlindungan pekerja. Sekaligus juga mengapresiasi program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan yang tidak membebankan iuran baru kepada pekerja-pengusaha.
Sementara Asri Wijayanti dari Univ Muhammadiyah Surabaya meminta agar UU yang sudah
disahkan agar segera disirkulasi ke publik agar dapat dicermati segera.
Menaker mengamini bahwa hal-hal teknis yang belum diatur di UU CIpta Kerja harus dimasukkan
ke dalam PP. Soal PKWT, misalnya, memang jangka waktunya belum diatur dalam UU itu. Tentu
saja perlu ada batasan waktu diatur di PP, setelah dibahas bersama dengan forum Tripartit.
Segera setelah DPR menyerahkan UU itu kepada pemerintah, Menaker akan mengajak dialog
lagi tanpa henti kepada semua pihak.
340
