Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Polemik Penghapusan Ayat dalam Pasal 59 UU MK, Ini Penjelasan
Anggota Komisi III DPR
Nama Media kompas. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional. kompas. com/read/2020/10/14/09293611/polemik-
penghapusan-ayat-dalam-pasal-59-uu-mk-ini-penjelasan-anggota-
komisi
Jurnalis Haryanti Puspa Sari
Tanggal 2020-10-14 09:29:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-
IX/2011 yang mengajukan (permohonan) itu adalah Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat sebelum
mereka jadi hakim MK, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan saya (Taufik Basari) pengacaranya
bersama Febri Diansyah, Veri Juandi dan Donald Fariz

neutral - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-
undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

neutral - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-
undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

negative - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Jadi tidak perlu lagi ada pengaturan pasal
yang mengatakan harus mengikuti, karena tanpa pasal itu pun juga pasti wajib ditindak lanjuti

neutral - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Akhirnya dihapus pasalnya oleh MK tetapi kita
yang mengajukan itu tadi

negative - Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR) Jadi enggak ada hal baru diluar tindak lanjut
putusan MK, termasuk usia, usia calon hakiMKonstitusi, soal usia panitera, itu senua rujukannya
putusan MK di revisi UU MK itu

Ringkasan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, dihapusnya Pasal
59 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi tak
berpengaruh pada sifat putusan MK yang final dan mengikat.

341