Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Taufik mengatakan, Pasal 59 Ayat (2) dihapus karena menindaklanjuti putusan MK Nomor
49/PUU-IX/2011.

POLEMIK PENGHAPUSAN AYAT DALAM PASAL 59 UU MK, INI PENJELASAN
ANGGOTA KOMISI III DPR

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, dihapusnya Pasal
59 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi tak
berpengaruh pada sifat putusan MK yang final dan mengikat.

Taufik mengatakan, Pasal 59 Ayat (2) dihapus karena menindaklanjuti putusan MK Nomor
49/PUU-IX/2011.

"Berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang mengajukan (permohonan) itu adalah
Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat sebelum mereka jadi hakim MK, Zainal Arifin Mochtar, Feri
Amsari, dan saya (Taufik Basari) pengacaranya bersama Febri Diansyah, Veri Juandi dan Donald
Fariz," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).

Pasal tersebut berbunyi: "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji,
DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. " Penghapusan ayat ini menjadi
kontroversi di masyarakat usai penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Sebab, narasi yang beredar
adalah putusan MK bisa tidak ditindaklanjuti DPR dan pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) itu dihapus dalam UU MK hasil revisi atau UU Nomor 7 Tahun
2020 yang disahkan DPR pada Selasa (1/9/2020) lalu.

Sebab, putusan MK dalam pertimbangan hukum bersifat final dan mengikat sehingga sudah
wajib untuk ditindaklanjuti.

"Jadi tidak perlu lagi ada pengaturan pasal yang mengatakan harus mengikuti, karena tanpa
pasal itu pun juga pasti wajib ditindak lanjuti," ujar Taufik.

"Akhirnya dihapus pasalnya oleh MK tetapi kita yang mengajukan itu tadi," kata dia.

"Jadi enggak ada hal baru diluar tindak lanjut putusan MK, termasuk usia, usia calon
hakiMKonstitusi, soal usia panitera, itu senua rujukannya putusan MK di revisi UU MK itu," kata
dia.

342