Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 348
Judul Kembalinya Beberapa Pasal UU Ciptaker yang 'Sempat Hilang'
Nama Media republika. co. id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika. co. id/berita/qi664w409/kembalinya-beberapa-pasal-
uu-ciptaker-yang-sempat-hilang
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-10-14 09:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Pasal 79 ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga
adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kami kembalikan semua (kepada
ketentuan UU Ketenagakerjaan)
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Jadi itu adalah keputusan Panitia Kerja
RUU Cipta Kerja yang kami (Baleg DPR RI) masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah
diputuskan oleh Panitia Kerja
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Seharusnya tidak (melanggar aturan).
Karena memang keputusan panja itulah yang harus disahkan
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Saya jamin, sesuai sumpah jabatan saya dan
seluruh rekan (anggota DPR RI) yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan
memasukkan selundupan pasal
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Itu merupakan tindak pidana, apabila ada
selundupan pasal
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Proses pengetikannya di Kesetjenan (DPR)
menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang di masyarakat ada 1. 000 sekian, 900 sekian
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekanisme
pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas yang diketik. Proses yang dilakukan
di Baleg itu menggunakan kertas biasa
positive - Oce Madril (Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi) RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara
proses, metode maupun substansinya
negative - Lucius Karus (peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Adanya naskah
yang beragam versi tersebut hanya akan membuat publik mempersoalkan hal-hal teknis soal
ketersediaan naskah RUU tanpa punya bahan yang valid untuk mengkritisi substansi RUU
tersebut
347
