Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Ringkasan

Beberapa pasal Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan akhirnya
dikembalikan ke UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi
Agtas menerangkan, pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan ( existing ) kembali dimasukkan ke
dalam pasal 79, 88 A, dan 154 UU Ciptaker.

Supratman mencontohkan, pasal 79 (aturan cuti dan istirahat mingguan pekerja) dalam draf
RUU Ciptaker sebelum disahkan di rapat paripurna DPR pada 5 Oktober berisi lima ayat. Padahal,
dalam rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker sebelumnya, DPR ingin mengembalikan pasal itu sesuai
UU existing .

KEMBALINYA BEBERAPA PASAL UU CIPTAKER YANG 'SEMPAT HILANG'
Beberapa pasal Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan akhirnya
dikembalikan ke UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi
Agtas menerangkan, pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan ( existing ) kembali dimasukkan ke
dalam pasal 79, 88 A, dan 154 UU Ciptaker.

Supratman mencontohkan, pasal 79 (aturan cuti dan istirahat mingguan pekerja) dalam draf
RUU Ciptaker sebelum disahkan di rapat paripurna DPR pada 5 Oktober berisi lima ayat. Padahal,
dalam rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker sebelumnya, DPR ingin mengembalikan pasal itu sesuai
UU existing .

"Pasal 79 ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu
yang kami kembalikan semua (kepada ketentuan UU Ketenagakerjaan)," kata Supratman
dalaMKonferensi pers yang digelar DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa
(14/10).

Begitu pula dengan pasal 154 UU Ciptaker. Saat proses editing draf UU Ciptaker, kata Supratman,
sempat terjadi simplifikasi. Padahal sesuai rapat Panitia Kerja, diputuskan pasa 154 UU Ciptaker
berisi pasal 161 sampai pasal 172 UU Ketenagakerjaan (terkait dengan aturan PHK).

"Jadi itu adalah keputusan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang kami (Baleg DPR RI) masukkan
supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja," kata Supratman.

Supratman mengeklaim bahwa tindakan mengembalikan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan ke
dalam UU Ciptaker yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR tidak melanggar UU Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, undang-
undang dikatakan cacat formal apabila DPR memasukkan pasal yang bukan merupakan
keputusan di dalam Panitia Kerja.
"Seharusnya tidak (melanggar aturan). Karena memang keputusan panja itulah yang harus
disahkan," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga menegaskan anggota DPR tidak akan berani melakukan
penambahan pada saat proses editing draf UU Ciptaker tersebut. Azis yakin dengan integritas
anggota Baleg DPR.

"Saya jamin, sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan (anggota DPR RI) yang ada di sini,
tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal," kata Azis.

Azis mengatakan, penambahan apa pun yang dimasukkan dalam draf UU Ciptaker yang telah
diketuk palu pada Rapat Paripurna DPR merupakan tindak pidana.

348