Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

LIKU-LIKU DPR GARAP CIPTAKER HINGGA SAMPAI KE TANGAN JOKOWI

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan Rapat Paripurna DPR
pada sore 5 Oktober lalu akhirnya akan diserahkan ke tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
hari ini.

Pembahasan regulasi yang kerap disebut 'sapu jagat' itu rampung setelah dikebut DPR RI selama
delapan bulan, termasuk saat masa protokol pembatasan fisik karena pandemi Covid-19.
Pembahasan juga dilakukan bahkan pada akhir pekan, hingga di hotel-hotel.

Sebagai informasi, penyusunan regulasi dalam bentuk omnibus law mulai digaungkan dalam
pidato perdana Jokowi selaku Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua regulasi
dalam bentuk omnibus law yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (UMKM).

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi
beberapa UU, bahkan puluhan UU," ujar Jokowi ketika itu.

Kemudian, pada Januari 2020, pemerintah akhirnya mengajukan draf RUU Cipta Lapangan Kerja.
Namun, rancangan regulasi itu langsung menuai polemik setelah drafnya beredar di tengah
masyarakat. Polemik terjadi karena pasal-pasal yang terkandung di dalamnya dinilai merugikan
sejumlah kalangan dan bertentangan dengan konstitusi.
Di tengah penolakan tersebut, masyarakat sipil dan buruh kemudian memplesetkan nama RUU
itu dengan singkatan 'cilaka'.

Pemerintah akhirnya mengganti nama rancangan regulasi itu dengan menghapus kata
'lapangan', sehingga hanya 'Cipta Kerja' yang disingkat jadi Ciptaker pada Februari lalu.

Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU Ciptaker yaitu
penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan
perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerinta, serta
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam proses penyusunannya, UU Ciptaker tidak berbeda dengan proses pembuatan UU pada
umumnya yang dibahas di DPR.

Namun, pembahasan UU Ciptaker oleh pemerintah dan DPR terbilang kilat bila dibandingkan
dengan pembahasan RUU lain.

Pemerintah sendiri sempat menargetkan pembahasan UU Ciptaker selesai sebelum Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang jatuh pada 17 Agustus 2020. Dalam satu kesempatan
bersama, Jokowi bahkan mengaku akan mengangkat dua jempol untuk DPR bila beleid tersebut
bisa cepat disahkan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah bersama
Panja Baleg DPR terus mengebut pembahasan tersebut, bahkan jadwal pembahasan ditetapkan
sebanyak tiga sampai empat kali dalam sepekan.
"Sudah lebih dari 10 kali bahas di Panja Baleg, Senin, Selasa dibahas, besok dimulai lagi. Apakah
bisa selesai sebelum 17 Agustus terakhir? Kami targetkan mudah-mudahan bisa segera selesai,"
kata Susi saat konferensi pers virtual, 5 Agustus 2020.

364