Page 370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 370
serikat pekerja dan pengusaha yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi bagi
Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.
Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya untuk
meningkatkan kemampuan para stakeholder untuk berdialog dan berunding. Hadir
dalaMKegiatan itu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan K3 Haiyani Rumondang serta
Kepala Dinas Tenaga Kerja Yogyakarta Aria Nugrahadi.
"Akibat pandemi, pengangguran kita bertambah menjadi 6,9 juta orang dan 3,5 jutanya adalah
korban PHK. Padahal, setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Total
hampir 10 juta untuk tahun 2020 saja," ujar Ida di Jakarta.
Maka, lanjut dia, di dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha yang
dicantumkan. Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja, tidak
perlu izin agar tidak lama dan mahal.
"Mendirikan koperasi cukup lima orang saja. Mendirikan PT juga disederhanakan, cukup satu
orang saja. Agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga bisa bankable . Bisa dapat kredit,"
ungkapnya.
Menteri Ida menambahkan bahwa kemampuan dunia usaha tidak sama. Ada usaha besar, usaha
menengah, dan usaha kecil. Jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja
terlalu kaku, usaha kecil menengah sulit tumbuh.
"Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil.
Ya UU Cipta Kerja itu," sambungnya.
Hadir dalam forum itu sejumlah pimpinan serikat pekerja tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga
perusahaan. Antara lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi
Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan sejumlah serikat tingkat perusahaan, khususnya
perhotelan.
369
