Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Poin selanjutnya yang dikritik buruh berkaitan dengan jaMKerja. Buruh memandang jaMKerja
yang akan diatur dalam UU Cipta Kerja cenderung eksploitatif.
Namun, kritik agar poin-poin itu direvisi kembali diabaikan. DPR pun mengesahkan RUU Ciptaker
menjadi UU pada Senin (5/10), dipercepat dari yang semula disampaikan usai pembicaraan
tingkat I bahwa Rapat Paripurna itu akan digelar pada Kamis, 8 Oktober 2020.

Pengesahan Ciptaker jadi undang-undang itu sendiri dilakukan di tengah penjagaan aparat
keamanan di depan Gedung DPR yang mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan
masyarakat sipil untuk menolak RUU Ciptaker. Polisi menyekat massa-massa aksi yang ingin
melakukan unjuk rasa agar tak datang ke Jakarta, terutama Senayan di mana para wakil rakyat
berkantor.

Tapi, itu tak memutuskan semangat publik yang gencar menolak omnibus law Ciptaker karena
dinilai tak berpihak pada pekerja, lingkungan, masyarakat adat, petani, nelayan, hingga
menyalahi tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan.
Namun, Jokowi tetap geming atas penolakan-penolakan serta kritik-kritik itu. Ia malah menyebut
demonstrasi penolakan UU Ciptaker berlangsung luas di wilayah Indonesia karena ada kesalahan
informasi dan berita palsu.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilaterbelakangi
disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi dalam pernyataannya, Jumat
(9/10).

Jokowi memberikan pernyataan itu sehari setelah massa aksi tak bisa lagi dibendung polisi agar
tak berunjuk rasa di Jakarta. Kala itu, pada 8 Oktober 2020, selain di sejumlah kota di Indonesia,
massa aksi--didominasi mahasiswa--merapat ke Istana Kepresidenan dari dua titik yakni lewat
simpang Harmoni dan Thamrin.

Jokowi sendiri kala itu tak berada di Jakarta, karena sehari sebelumnya ia sudah melakukan
perjalanan yakni ke Solo hingga kunjungan kerja meninjau food estate di Kalimantan Tengah.

Aksi massa menolak omnibus law UU Ciptaker pun masih terus terjadi di sejumlah kota di
Indonesia, termasuk di Jakarta dalam tiga hari terakhir. Sementara itu, demi meredam aksi
massa, para pembantu Jokowi di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto menudin demo tolak UU Ciptaker digerakkan elite bahkan asing
atau kekuatan dari negara lain.

Massa buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di
kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). (CNN Indonesia/Andry
Novelino) Di satu sisi, ketika pemerintah menyatakan aksi penolakan UU Ciptaker karena
disinformasi atau hoaks, terdapat berbagai versi draf omnibus law tersebut yang tersebar di
publik pascarapat paripurna DPR.
Setidaknya, saat itu beberapa hari setelahnya beredar dua versi berbeda yakni 1. 028 halaman
dan 905 halaman. DPR pun menyatakan draf yang beredar di kalangan rakyat itu belum final,
karena masih melalui proses perbaikan tulisan hingga format penulisan.

Publik pun dibingungkan hingga muncul lagi tiga versi berbeda yakni dengan jumlah 1. 052
halaman, 1. 035 halaman, dan 812 halaman.

Pada 13 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akhirnya memastikan draf final UU
Ciptaker ialah yang setebal 812 halaman dengan rincian 488 halaman berupa UU dan sisanya
bagian penjelasan.

366