Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Pengebutan pembahasan RUU ini pun diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Rapat-
rapat pembahasan UU Ciptaker dilakukan siang dan malam hari--bahkan hingga larut malam, di
tengah masa reses anggota dewan, dan pandemi Covid-19.

Pimpinan DPR bersama sejumlah menteri dalaMKabinet Indonesia Maju berpose bersama usai
rapat paripurna DPR yang mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja jadi Undang-Undang, 5
Oktober 2020. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Klaster Ketenagakerjaan dan Buruh
Pemerintah dan DPR RI memang sempat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan setelah
mendapat perintah resmi dari Jokowi pada 24 April silam. Hal itu dilakoni merespons tuntutan
buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalaMKlaster ketenagakerjaan.

Kemudian pada Agustus 2020, DPR bersama sejumlah serikat buruh sempat membentuk tim
perumus dan menghasilkan empat bentuk kesepakatan.

Poin pertama materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker yang sudah diatur dalam
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak bisa diganggu gugat.
"Jadi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Upah, Pesangon, Hubungan Kerja, PHK,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Jaminan Sosial, dan materi muatan lain yang
terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan MK," kata Wakil Ketua Baleg DPR
Willy Aditya kepada CNNIndonesia. com, 21 Agustus.
Kesepakatan kedua adalah soal sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker akan
dikembalikan sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesepakatan ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri 4. 0. Nantinya, hubungan itu pengaturannya dapat dimasukkan di dalam
RUU Ciptaker dan terbuka terhadap masukan publik.

Kesepakatan terakhir, DPR akan memperjuangkan asipirasi buruh untuk mempersingkat masa
sengketa perburuhan yang prosesnya sering kali berlarut-larut.

Namun, poin kesepakatan tersebut hanya diakomodasi dalam bentuk daftar inventarisasi
masalah (DIM) di sembilan fraksi yang berada di DPR.

Masuk atau tidak poin kesepakatan tersebut dalaMKlaster ketenegakerjaan RUU Ciptaker pun
tergantung dengan dinamika pembahasan yang dilakukan Baleg bersama pemerintah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menerima laporan akhir pembahasan RUU
Cipta Kerja dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (bawah) dalam Rapat
Paripurna DPR, Senin sore (5/10/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Sebulan berselang,
klaster ketenagkerjaan dinyatakan rampung dibahas Baleg DPR. Anggota Baleg DPR Firman
Soebagyo menuturkan pembahasan klaster ketenagakerjaan selesai setelah melewati lobi-lobi
yang alot antara DPR dan pemerintah, khususnya aturan mengenai pesangon.

Salah satu poin yang paling disoroti kelompok buruh adalah terkait pesangon pekerja yang
terkena PHK dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 25 bulan saja.

Dari angka itu, sebanyak 19 bulan upah akan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan.

Poin lainnnya, buruh mengkritik soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Buruh menolak
jika buruh termasuk outsourcing diberikan kontrak seumur hidup.

Mereka menilai poin tersebut menjadi hal yang serius bagi buruh karena berkaitan dengan
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk outsourcing .

365