Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 58
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan untuk ke Mahkamah Konstitusi jika ada pihak
yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja.
Draf RUU
Sejak disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh DPR pada 5 Oktober lalu, setidaknya ada tiga
versi draf RUU Cipta Kerja. Draf itu adalah versi 905 halaman, versi 1. 035 halaman, dan versi
812 halaman. Draf yang diserahkan DPR kepada pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara
Pratikno, Rabu (14/10), adalah versi 812 halaman.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan,
dokumen resmi RUU Cipta Kerja bukan draf setebal 905 halaman, melainkan 812 halaman.
Dokumen resmi itu sesuai keputusan panitia kerja (panja) dan tak ada perubahan substansi
selama sepekan setelah disahkan di rapat paripurna.
Menurut Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ke-menterian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati,
DPR dan pemerintah hanya merapikan substansi sesuai kesepakatan rapat panja RUU Cipta
Kerja. "Yang menjadi pegangan kami adalah hasil kesepakatan di panja. Itu yang dituangkan
dalam RUU," kata Agatha.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bam-bang Purwanto, mengatakan, dalam rapat
paripurna, fraksinya mengacu pada draf RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman yang diterima dari
Sekretariat Baleg sekitar tiga jam sebelum rapat paripurna dimulai pada 5 Oktober lalu.
Perbedaan
Penelusuran Kompas, setidaknya ada sembilan perbedaan isi antara draf 812 halaman dan draf
905 halaman di kluster ketenagakerjaan. Sembilan poin itu adalah pengenaan denda bagi
pengusaha yang terlambat membayar upah dan bagi buruh yang melakukan pelanggaran yang
disengaja; ketentuan tambahan istirahat/cuti panjang akan diatur di peraturan pemerintah; serta
penegasan Dewan Pengupahan memberi pertimbangan kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan upah.
Ada juga ketentuan tambahan yang mengatur lebih detail alasan pemutusan hubungan kerja
(PHK), perubahan ketentuan pembayaran pesangon, penghapusan sanksi untuk buruh yang
mogok kerja, penegasan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dibayarkan pemerintah
pusat, dan penegasan JKP diberikan paling banyak 6 bulan. Selain itu, perubahan variabel syarat
penetapan upah minimuMKabupaten/kota dari "pertumbuhan ekonomi dan inflasi" menjadi
"pertumbuhan ekonomi atau inflasi".
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengatakan, dalam draf
terbaru (812 halaman), ada perbaikan sejumlah hal, di antaranya ketentuan pesangon dan
sejumlah syarat PHK. Namun, tidak mengubah substansi RUU yang secara umum mereduksi hak
dan perlindungan buruh.
Ia mencontohkan Pasal 59 yang menghapus batasan masa kontrak pekerja perjanjian kerja
untuk waktu tertentu.
Pengajar Ilmu Perundang-undangan Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan,
perubahan subtansi setelah RUU disetujui untuk disahkan, apa pun alasannya, tak dapat
dibenarkan.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, RUU Cipta Kerja seharusnya sudah final dan
tak boleh diubah saat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang di Rapat Paripurna DPR
57
