Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunamo, mengatakan pengajuan uji
materiil yang terlalu dini tersebut mengganggu tuntutan kelompok masyarakat agar Presiden
Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Ia berharap para penggugat mencabut permohonannya sambil terus berjuang membatalkan
aturan sapu jagat itu lewat perpu. "Kalau sudah menggugat, sama saja melegitimasi pengesahan
undang-undang. Apalagi yang digugat hanya sebagian pasal," kata Sunamo, kemarin.

Permohonan pertama judicial review terhadap omnibvs law Undang-Undang Cipta Kerja diajukan
dua kaiyawan hemama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Keduanya didampingi oleh penasihat
hukum Seira Tamara Herlambang dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Permohonan kedua
dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

Kedua permohonan ini masuk ke Mahkamah Konstitusi hampir bersamaan. Permohonan Dewa
dan Ayu terdaftar pukul 08. 45. Adapun permohonan FSPS terdaftar pukul 08. 59. FSPS menguji
empat pasal dalam UU Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan. Sedangkan Dewa dan Ayu
menguji empat pasal yang juga terkait. dengan ketenagakerjaan.

Pengajuan uji materiil ini seirama dengan keinginan Presiden Jokowi. Tiga hari sebelum
permohonan itu didaftarkan, Presiden Jokowi menyilakan para pengunjuk rasa yang menentang
pengesahan UU Cipta Kerja agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan Jokowi dianggap sebagai sinyalemen penolakan untuk menerbitkan perpu omnibus
law.

Ketua DPP FSPS Deni Sunarya mengatakan lembaganya sudah mengkaji dampak Undang-
Undang Cipta Kerja sejak tahun lalu. Mereka memperoleh informasi tentang perkembangan
pembahasan rancangan undang-undang maupun isinya setelah pengesahan dari seorang
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari situ mereka sepakat mengajukan uji materiil dengan
berpijak pada naskah undang-undang versi 905 halaman. 'Aturan tentang outsourcing dan
pekerja kontrak sangat berdampak pada pekerja," ujar Deni.

Deni mengatakan lembaganya tak berkoordinasi dengan serikat bur. ih lainnya lantaran jauh dari
Ibu Kota, sehingga sulit untuk bertemu dan membahasnya dengan serikat pekerja lain. FSPS,
yang beranggotakan sekitar 2. 500 orang, berbasis pada 31 perusahaan di Subang, Cirebon, dan
Karawang.

Menurut Deni, ketika upaya judicial review gagal, lembaganya baru akan menuntut Presiden
untuk menerbitkan perpu yang memuat pembatalan pasal-pasal perburuhan.

Zico, pengacara Dewa Putu Reza dan Ayu Putri, bergegas mendaftarkan uji materiil untuk
mempercepat proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. "Kalau enggak buru-buru digugat,
sidang bakal lama," katanya.

Zico sudah berkali-kali mengajukan uji materiil sejumlah undang-undang. Salah satunya Undang-
Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi tahun lalu. Permohonan.

judicial review ini justru menjadi dalih Presiden Jokowi saat itu untuk tidak menerbitkan Perpu
KPK. Zico berdalih bahwa judicial review tidak mempengaruhi terbitnya perpu. "Saat UU KPK
juga udah didemo kayak begitu, Presiden enggak mau mengeluarkan perpu," katanya.

ROBBY IRFANY | MAYA AYU PUSPITASARI

54