Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020
P. 7
Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah
V Garut
Ringkasan
Sejumlah buruh Pabrik Tekstil CV Sandang Sari, di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, menggelar
aksi mogok kerja, pada tanggal 12- 14 Mei 2020 lalu. Protes itu dilakukan menyusul kebijakan
perusahaan membayar upah sebesar 35 persen selama pandemik Covid-19, serta mengangsur
pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi buruh secara sepihak.
Alih-alih tuntutan dikabulkan, sebanyak 210 buruh malah diperkarakan ke Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A, dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Mereka digugat ganti
rugi sebesar Rp 12 miliar.
BURUH TEKSTIL MOGOK KERJA
Sejumlah buruh Pabrik Tekstil CV Sandang Sari, di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, menggelar
aksi mogok kerja, pada tanggal 12- 14 Mei 2020 lalu. Protes itu dilakukan menyusul kebijakan
perusahaan membayar upah sebesar 35 persen selama pandemik Covid-19, serta mengangsur
pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi buruh secara sepihak.
Alih-alih tuntutan dikabulkan, sebanyak 210 buruh malah diperkarakan ke Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A, dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Mereka digugat ganti
rugi sebesar Rp 12 miliar.
Tak hanya itu, aksi tersebut berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak
oleh perusahaan kepada 10 orang Pengurus Inti Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh
Militan (SBM F SEBUMI).
"Sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan kami kemarin sempat aksi lagi, namun tetap
tidak ada satu point pun tuntutan buruh yang diselesaikan," kata Divisi Hukum dan Advokasi,
SBM F SEBUMI, Sri Hartati, Rabu (10/6).
Sri menjelaskan, berdasarkan Surat Panggilan (relass) dari Pengadilan Negeri Bandung, 210
buruh akan menjalani sidang perdana tanggal 23 Juni 2020. Dalam gugatannya, akibat aksi
buruh, perusahaan mengaku mengalami kerugian material Rp 2 miliar dan immaterial Rp 10
miliar.
"Anehnya, perkara itu bukan saja menyasar buruh yang mengikuti aksi, tapi juga pekerja yang
tak mengikuti aksi bahkan tidak tahu sama sekali," ungkap Sri. "Sedangkan 10 orang yang di
PHK sepihak, kami sudah mengirim surat penolakan PHK dan melakukan pengaduan kepada
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung," imbuhnya.
Menurutnya, bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :
M/6/HI.00.01/V/2020 Tertanggal 6 Mei 2020, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019
(Covid-19). Surat Edaran tersebut dijadikan alasan oleh perusahaan untuk mencicil THR.
"Seperti kita ketahui Surat Edaran (SE) merupakan bukan produk hukum yang mengatur
urusan eksternal Disnaker, seperti THR. Tetapi Surat Edaran itu berlaku cuma buat kalangan
Internal Disnaker jadi tidak punya kekuatan hukum yang mengikat buat buruh," ucapnya.
6