Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan bahwa bahwa kasus PT Sandang Sari tengah
ditangani. "Kasus PT Sandang Sari sedang ditangani oleh Mediator Disnaker Kota Bandung dan
Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wasnaker Disnakertrans Jabar," katanya.

Menurutnya, hingga kini kasus tersebut masih dalam mediasi antara berbagai pihak dengan
sesuai prosedur yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda)
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menekankan kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit

atau perundingan untuk bersepakat dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil
semua keputusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Jabar Mochamad Ade Afriandi. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan
swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi Covid-19. Ade
menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses
perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, harus ada
keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak
memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

"Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar

THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri Ketenagakerjaan,
Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi
salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil
berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga
menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah

I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut,"
pungkasnya.
(mg1/tur)

Caption

AKSI: Para buruh melakukan aksi dami dengan membentangkan spanduk menuntut pabrik
tekstil tempat ia kerja agar membayar upah dengan normal.

7