Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 146

Judul               BPJS Sinergikan Data Kesehatan dan Ketenagakerjaan
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Mimi Kartika
                Tanggal             2021-07-24 06:02:00
                Ukuran              166x189mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 99.600.000

                News Value          Rp 298.800.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Masyarakat tidak perlu khawatir
              terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang dilakukan ini dijamin keamanannya
              telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-
              undangan

              neutral - Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama BPJS Kasehatan) Penyelanggaran jaminan sosial
              yang adequatedan berkelanjutan merupakan salah satu pilar kesejahteraan bangsa dan negara,
              untuk  itu  dalam  mendukung  serta  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  program  jaminan
              sosial,  maka  diperlukan sinergi  antara  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS Kesehatan,  terutama
              terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing

              positive - Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama BPJS Kasehatan) Dengan adanya integrasi data ini,
              kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dapat segera
              terwujud  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun
              2020-2024 yaitu 98 persen



              Ringkasan

              Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama BPJS
              Kesehatan mengintegrasikan data yang dimiliki keduanya. Hal ini dilakukan demi pelaksanaan
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP secara resmi diterbitkan pemerintah melalui Undang-
              Undang  Cipta  Kerja  yang  menjadi  salah  satu  manfaat  dari  program  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan  yang  diselenggarakan  BPJAMSOSTEK.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  ada
              persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan  program Jaminan Kesehatan Nasional-
              Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.










                                                           145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151