Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 150
PERPANJANGAN PPKM PICU PHK DI INDUSTRI TEKSTIL
Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat
atau yang kini bernama PPKM level 4 hingga 25 Juli 2021. Hal ini membuat industri tekstil
kelimpungan dan bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan di sektor ini.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyatakan, PHK di industri
tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat mungkin terjadi. Alasannya, sebagian pabrikan TPT
berorientasi dalam negeri telah menghentikan seluruh kegiatan produksi. Sementara itu,
pabrikan TPT berorientasi ekspor sulit mencapai target produksi lantaran pengurangan tenaga
kerja di pabrikan.
"Kalau PPKM diperpanjang terus, karyawan-karyawan kontrak ini mau tidak mau dan dengan
berat hati pasti akan dikurangi. Jadi, kami mohon kerja sama agar PPKM ini tidak diperpanjang
lagi," ucap dia, Jumat (23/7).
Jemmy berujar, saat ini, tidak semua aparat mengizinkan industri ITT untuk berproduksi dengan
kapasitas penuh. Hal tersebut sangat memberatkan pabrikan TPT berorientasi ekspor di kawasan
berikat. Sebab, mereka wajib mengekspor sekitar 50% dari total volume produksi. Sementara
itu, pabrikan harus merumahkan sekitar 50% tenaga kerja agar dapat beroperasi.
"Itu artinya, target ekspor tidak akan tercapai. Kalau delay, kredibilitas Indonesia dipertaruhkan,
dan pabrikan harus bayar penalti yang sangat besar. Jadi, ini kelonggaran hilir yang sangat kami
harapkan," ujar dia.
Jemmy juga membantah tudingan yang menyatakan karyawan TPT terkena Covid-19 dipaksa
bekerja secara normal. Dia meminta serikat buruh melaporkan perusahaan tersebut ke asosiasi
agar segera ditindak.
Jemmy menjamin seluruh anggota API taat protokol kesehatan (prokes) dalam bekerja. Sebab,
jika penyebaran virus terus melonjak, para pengusaha justru semakin dirugikan. Pengelola pabrik
pun memastikan semua karyawan yang datang ke kantor dalam keadaan sehat
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), industri TPT melakukan PHK massal 534 ribu karyawan
selama pandemi Covid-19, terbesar di industri manufaktur nasional. Perinciannya, industri
pakaian mem-PHK351 ribu karyawan, sedangkan tekstil 183,3 ribu karyawan.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi mengatakan,
PPKM darurat membuat sejumlah mal tutup, sehingga permintaan TPT domestik terhenti. Itu
sebabnya, pemerintah perlu meringankan industri TPT di masa PPKM level 4.
"Penutupan mal selama PPKM darurat merusak pasar UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)
tekstil.
Mereka kasihan sekali, karenna barang-barang yang tersisa atau menumpuk di pasar domestik
tidak bisa dialihkan ke pasar lokal. Hal itu tidak mungkin, karena spesifikasinya berbeda, merek
beda," ucap Suharno.
Semetara itu, industri TPT berorientasi ekspor, dia mengatakan, nasibnya lebih baik daripada
domestik dan masih bertahan. Walau begitu, bukan berati mereka tidak menemui hambatan.
Suharno menceritakan, mereka harus bernegosiasi dengan pemerintah (daerah) pemda agar
kapasitas karyawan bisa melebihi 50%, di atas ketentuan PPKM darurat. Hal ini demi kepentingan
pasar ekspor yang tidak ditolak begitu saja.
149
