Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

BPJS SINERGIKAN DATA KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama BPJS
Kesehatan mengintegrasikan data yang dimiliki keduanya. Hal ini dilakukan demi pelaksanaan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP secara resmi diterbitkan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi salah
satu manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan
BPJAMSOSTEK. Namun, dalam pelaksanaannya, ada persyaratan yang bersinggungan dengan
kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang
dikelola BPJS Kesehatan.

Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program
jaminan sosial pada umumnya dan JKP secara spesifik. Dengan adanya integrasi data ini akan
meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Ruang lingkup yang menjadi pokok perjanjian kerja Sama (PKS) ini antara lain mengenai
pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk), integrasi data kepesertaan masing-
masing institusi BPJS untuk program JKP, dan pemanfaatan data kepesertaan untuk program
jaminan sosial.

PKS ini ditandatangani Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK,
Pramudya Iriawan Buntoro, bersama Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BP.JS Kesehatan,
David Bangun, secara virtual pada Jumat (23/7). BPJAMSOSTEK memiliki hak dan kewajiban
yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan
BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan, dengan adanya integrasi data
kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih diuntungkan karena layanan kedua
lembaga dapat lebih optimal. Basis data yang digunakan adalah nomor induk kependudukan
(NIK) yang dimiliki seluruh warga Indonesia untuk kepentingan administrasi kepesertaan BPJS.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Anggoro dalam keterangan tertulisnya,
Jumat (23/7).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kasehatan, Ali Ghufron Mukti, menatakan, peijanjian kerja
sama ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta. Sehingga program jaminan sosial
dapat berjalan dengan optimal.

"Penyelanggaran jaminan sosial yang adequatedan berkelanjutan merupakan salah satu pilar
kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing,"
kata Ghufron.

Dia mengatakan, integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS
Kesehatan terhadap program strategis pemerintah yang diamanatkan dalam penyelenggaraan
program JKP. Dengan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data kepesertaan program
jaminan sosial, diharapkan dapat tercipta data terpadu jaminan sosial di masa depan.

"Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98 persen," ujar Ghufron. ediagusraharjo

146