Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 327

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
              terjaga, sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," tambah Ida.
              Ida berharap dengan adanya BSU tersebut maka beban perusahaan dapat berkurang sehingga
              pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial mencari solusi bersama menghadapi
              dampak pandemi.

              Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan
              kebutuhan anggaran Rp8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp1 juta
              yang disalurkan melalui transfer bank.

              Jumlah tersebut, menurut Ida, masih merupakan estimasi mengingat proses penyisiran data
              masih dilakukan BPJS Ken anan kerjaaan.

              Adapun,  kriteria  pekerja  yang  mendapat  BSU  di  antaranya  pekerja  penerima  upah  yang
              merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga
              kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

              Kriteria  lainnya  adalah  pekerja  calon  penerima  BSU  berada  di  Zona  PPKM  IV  sesuai  dengan
              Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.20  Tahun  2021  jo  No'mor  23  Tahun  2021  tentang
              Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko
              Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Keluyahan Untuk Pengendalian
              Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

              Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar juran dengan besaran iuran yang dihitung
              berdasarkan  upah  di  bawah  Rp3,5  juta  sesuai  upah  terakhir  yang  dilaporkan  Pemberi  Kerja
              kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              Kriteria terakhir adalah pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang
              konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportaSi, aneka
              industri, properti dan real estate.

              "BPJS  Ketenagakerjaan  dipilih  sebagai  sumber  data,  mengingat  saat  ini  data  BPJS
              Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap., sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
              oleh  pemerintah  sebagai  dasar  pemberian  bantuansubsidi  secara  cepat  dan  tepatsasaran,"
              jelasnya.
































                                                           326
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332