Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

KEMNAKER TERUS MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BSU 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus
mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
bagi pekerja/buruh pada 2021.

Kebijakan itu sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat
pandemi COVID-19, khususnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.

"Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7) malam,
diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu
pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja. Upaya
ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan," ujar
Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat.

Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, katanya,
sejak 2020 telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.

Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra
kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang
mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di kementerian/lembaga yang
menyasar 2,6 juta orang.

"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19
di sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.

Pihaknya juga banyak meluncurkan program dalam penanganan dampak COVID-19 pada 2020,
mulai dari pelatihan vokasi dengan metode "blended training" yang mencapai 121.000 orang,
pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang
mencapai hampir 750.000 orang.

Program lainnya terkait dengan jaring pengaman perluasan kesempatan kerja, seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322.000 orang.

Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemi,
dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun luar negeri. "Jika kita
total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya
bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19, yang
menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Ida.

Ia menjelaskan untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, maka
pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan
investasi.

Hal itu diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan
keunggulan karakteristik masing-masing daerah serta bisa memberikan kontribusi maksimal bagi
pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan
investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
melibatkan berbagai K/L (kementerian atau lembaga). Misalnya program pengembangan daerah
pariwisata super prioritas, Kemnaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM
pekerja yang ada," kata Ida Fauziyah.

329