Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 332
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang dengan adanya BSU tersebut.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga." "Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," ujarnya, Rabu (21/7/2021), dikutip dari
laman kemnaker.go.id.
Bagikan Bantuan, Menhub dan Kakorlantas Ungkap Peran Penting Pengemudi Ojol Selama PPKM
Darurat Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.
BLT Subsidi Gaji Rp 500 ribu per bulan akan disalurkan dua bulan sekaligus atau Rp 1 juta.
Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji Adapun kriteria yang mendapat Bantuan Subsidi Upah di
antaranya yakni: 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Pekerja atau buruh penerima upah; 3.
Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan;
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap." "Sehingga, akuntabel dan valid
dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat
sasaran," jelas Ida.
13 Bantuan dari Pemerintah selama PPKM, Ada BST Rp 600 Ribu, Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Kartu
Prakerja 4. Pekerja atau buruh calon penerima BSU berada di zona PPKM level 4; 5. Peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3.500.000,
sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan; "Dalam hal
pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK
sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker.
6. Pekerja atau buruh pada sektor yang terdampak PPKM, antara lain industri barang konsumsi,
perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri,
properti, dan real estate.
Kemnaker Tegaskan Masih Terus Godok Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Wilayah PPKM Level 4
Berikut wilayah PPKM Level 4 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 dan
Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021: DKI Jakarta : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Banten : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang.
Jawa Barat : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi,
Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung
dan Kota Tasikmalaya.
Jawa Tengah : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota
Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.
Daerah Istimewa Yogyakarta : Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
Jawa Timur : Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota
Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.
331
