Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 329
Judul Kemnaker terus matangkan kebijakan program BSU 2021
Nama Media elshinta.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/240900/2021/07/23/kemnaker-terus-
matangkan-kebijakan-program-bsu-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-23 13:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang
diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7) malam, diharapkan dapat mencegah terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau
berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja. Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran
dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat program tersebut merupakan wujud
keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita total upaya pemerintah memitigasi
dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang,
melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19, yang menurut survei BPS mencapai 29,12
juta orang
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga menjalankan strategi
kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-
proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai K/L (kementerian
atau lembaga). Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemnaker
melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus
mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
bagi pekerja/buruh pada 2021. Kebijakan itu sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor
ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, khususnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
328
