Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 334
Judul Tingkatkan Peran BLK, DPRD Kalsel Dukung Hibah Aset Ke
Kementerian Ketenagakerjaan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Balai Latihan Kerja
Halaman/URL https://rri.co.id/banjarmasin/ruang-publik/1123247/tingkatkan-peran-
blk-dprd-kalsel-dukung-hibah-aset-ke-kementerian-ketenagakerjaan
Jurnalis NANDA SAFITRI
Tanggal 2021-07-23 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung hibah aset
Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kementerian Ketenagakerjaan, guna meningkatkan
peran Balai Latihan Kerja (BLK) se-Indonesia agar mampu berkontribusi dalam pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta memiliki kemampuan yang
dibutuhkan oleh dunia usaha.
TINGKATKAN PERAN BLK, DPRD KALSEL DUKUNG HIBAH ASET KE KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
Banjarmasin: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung
hibah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kementerian Ketenagakerjaan, guna
meningkatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) se-Indonesia agar mampu berkontribusi dalam
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta memiliki
kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
"Hibah aset Pemprov kepada Kementerian Ketenagakerjaan berupa tanah seluas 10,11 hektar,
peralatan mesin, gedung dan bangunan sebanyak 64 unit serta aset lainnya sebesar
Rp74.954.488.458,95," kata Wakil Ketua I DPRD Kalsel, M Syaripuddin.
Syaripuddin menilai, harus ada komitmen dari pemerintah pusat terhadap aset yang nantinya
diserahkan oleh Pemprov Kalsel, seperti harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat Kalsel yang nantinya mengikuti pendidikan dan pelatihan di BLK.
"Kemudian, pemerintah pusat harus menyediakan porsi tersendiri terhadap para penyandang
disabilitas dengan menyesuaikan jenis-jenis pelatihan yang sesuai dengan kemampuan para
penyandang difabel," ujar Syaripuddin.
Dijelaskan Syaripuddin, pemindahtanganan aset yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. "Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah
dari DPRD dalam menindaklanjuti permohonan persetujuan dimaksud," terang Syaripuddin.
333
