Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 474

Judul               Bantuan Pemerintah Cegah PHK
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            xav
                Tanggal             2021-07-26 03:35:00
                Ukuran              96x241mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 55.680.000

                News Value          Rp 167.040.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bantuan subsidi upah (BSU)
              bagi pekerja/buruh pada 2021. Bantuan itu diharapkan bisa mencegah terjadinya pemutusan
              hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 sekaligus membantu pekerja yang dirumahkan.
              "BSU mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Juga,
              membantu meringankan beban pengusaha agar dapat bertahan di masa pandemi," kata Menaker
              Ida, Rabu (21/7).


              BANTUAN PEMERINTAH CEGAH PHK

              PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bantuan subsidi upah (BSU)
              bagi pekerja/buruh pada 2021. Bantuan itu diharapkan bisa mencegah terjadinya pemutusan
              hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 sekaligus membantu pekerja yang dirumahkan.
              "BSU mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Juga,
              membantu meringankan beban pengusaha agar dapat bertahan di masa pandemi," kata Menaker
              Ida, Rabu (21/7).

              Berkurangnya beban perusahaan membuat pengusaha dan pekerja mau melakukan dialog dan
              menjaga hubungan industrial tetap harmonis dan kondusif. Jumlah calon penerima BSU sekitar
              8 juta orang dengan kebuUihan anggaran Rp 8 triliun. Jumlah ini masih estimasi. Skrining data
              yang sesuai kriteria di atas masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaan," terang Ida.
              Kriteria penerima bantuan, antara lain, warga negara Indonesia (WNI), pekerja/ buruh penerima
              upah, dan masih aktif sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan.
              Kriteria lain, penerima BSU berada di zona PPKM IV dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta.

              Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM. Di antaranya, industri
              barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi,
              aneka industri, properti, serta real estate.

              Besaran  BSU  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  adalah  Rp  1  juta  melalui  transfer  bank.
              "Sekali lagi saya tekankan, BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan
              pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," imbuh Ida. (nad/c!8/xav)

                                                           473
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479