Page 531 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

positive - Toto Suharto (Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua
(Banuspa)) Data perusahaan yang perlu dilengkapi adalah aset dan omzet, sektor usaha, alamat
lengkap perusahaan (kode pos, kabupaten/kota), nomor ponsel PIC perusahaan, alamat email
perusahaan, dan NPWP (jika ada)

positive - Toto Suharto (Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua
(Banuspa)) Sedangkan bagi tenaga kerja harus menyiapkan data berupa NIK valid, nomor
rekening bank berstatus aktif, nomor ponsel aktif, dan alamat email aktif

Ringkasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan DPR RI pada 5
Oktober 2020 dan diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. Undang-Undang itu
salah satunya mengamanatkan soal penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP
merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

OPTIMALISASI LAYANAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, 'DUO' BPJS TINGKATKAN
SINERGITAS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan DPR RI pada 5
Oktober 2020 dan diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020.

Undang-Undang itu salah satunya mengamanatkan soal penyelenggaraan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

JKP merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Namun pada pelaksanaannya, ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, BPJAMSOSTEK bersama BPJS Kesehatan bermaksud
mengintegrasikan data yang dimiliki.

Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program
jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik.

Integrasi data ini pun bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS)
ini antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), integrasi
data kepesertaan masing-masing institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data
kepesertaan untuk program jaminan sosial.

PKS ini ditandatangani Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK
Pramudya Iriawan Buntoro bersama Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
David Bangun.

Penandatanganan PKS itu dilaksanakan secara virtual pada Jumat (23/7/2021).

530