Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 532
BPJAMSOSTEK sebagai pihak pertama dalam PKS ini memiliki hak dan kewajiban yang mengikat
untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS Kesehatan
selaku pihak kedua.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo dalam sambutannya mengatakan, dengan
integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih diuntungkan karena
layanan dapat lebih optimal.
"Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan
kepada masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki seluruh
rakyat Indonesia," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima RRI.co.id, Minggu (25/7/2021).
NIK ini didapat dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh Adminduk untuk kepentingan
administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucapnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap, perjanjian kerja
sama ini dapat mengakomodir kebutuhan peserta sehingga program jaminan sosial dapat
berjalan dengan optimal.
"Penyelanggaran jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar
kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing,"
jelas Ghufron.
Ia menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS
Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam
penyelenggaraan program JKP.
Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan Program
Jaminan Sosial, diharapkan ke depannya dapat tercipta Data Terpadu Jaminan Sosial.
"Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98%," ujar Ghufron.
Menutup acara penandatanganan kerja sama ini, Anggoro kembali mengatakan sinergi ini akan
saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.
"Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data yang
terintegrasi atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan sebagai wujud hadirnya negara
dalam jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Anggoro.
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto
mengatakan, sinergitas 'duo' BPJS ini semata untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat segera bergabung dalam kepesertaan
BPJAMSOSTEK.
"Melalui PKS diantara BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen negara dalam
optimalisasi layanan program jaminan sosial bagi tenaga kerja," bebernya.
531
