Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 8

IDA FAUZIYAH: BSU DIHARAPKAN MAMPU UNGKIT DAYA BELI

              Pandemi  COVID-19  terus  memberikan  gempuran  pada  sektor  perekonomian  dan
              ketenagakerjaan.  Pemerintah  menyatakan  komitmennya  untuk  melindungi  dunia  usaha  dan
              pekerja/buruh.

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pihaknya sedang dalam proses penyusunan
              Permenaker untuk pelaksanaan BSU, serta terus mematangkan koordinasi dengan semua pihak
              terkait.

              "Pemberian  BSU  diharapkan  juga  mampu  meningkatkan  daya  beli  dan  menjaga  tingkat
              kesejahteraan pekerja/buruh," katanya.

              Menurut  dia,  melindungi  dunia  usaha  berarti  melindungi  tenaga  kerja.  Untuk  itu,  berbagai
              dampak  yang  muncul  akibat  pandemi  COVID-19  harus  dihadapi  bersama-sama  antara
              pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

              "Hal ini tentunya merupakan masalah kita bersama sebagai bangsa yang tidak dapat diselesaikan
              sendiri oleh pemerintah," kata Menaker Ida di Jakarta, Sabtu (24/7).

              Bagi dunia usaha, kata Menaker Ida, pemerintah sudah memberikan sejumlah dukungan seperti
              percepatan  vaksinasi  kepada  pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  sektor-sektor  yang  masih
              diperbolehkan  untuk  beroperasi;  memperpanjang  berbagai  stimulus  yang  sebelumnya  telah
              diberikan  kepada  sektor  industri;  hingga  memberikan  bantuan  produktif  untuk  usaha  mikro
              terhadap UMKM.

              "Pemerintah  sudah  memberikan  dukungan  dalam  berbagai  bentuk  kepada  pengusaha  untuk
              mengatasi  dampak  COVID-19,  agar  perekonomian  masyarakat  bergerak  seiring  dengan
              pemulihan ekonomi nasional," kata Menaker Ida.
              Bagi pekerja/buruh, saat ini Kemenaker sedang melakukan persiapan pemberian Bantuan Subsidi
              Upah  (BSU)  kepada  pekerja/buruh  yang  terdampak  pada  masa  Pemberlakuan  Pembatasan
              Kegiatan Masyarakat (PPKM).

              "Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan
              pekerjanya,  serta  membantu  pekerja  yang  dirumahkan  atau  berkurang  gajinya  karena
              pembatasan jam kerja," katanya.

              Menaker Ida menambahkan, pemerintah juga akan memprioritaskan Kartu Prakerja bagi para
              korban PHK. Kemenaker juga melangsungkan program reguler perluasan kesempatan kerja yang
              juga membantu masyarakat di masa pandemi. Program ini berupa program padat karya untuk
              45 ribu orang dan tenaga kerja mandiri melalui wirausaha produktif untuk 100 ribu orang.

              Melalui berbagai dukungan ini, Menaker Ida berharap pengusaha terus melakukan dialog secara
              bipartit dengan pekerja/buruhnya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.
              Sehingga  kelangsungan  berusaha  pengusaha  dapat  terjaga  dengan  tetap  memperhatikan
              keberlangsungan hidup pekerja/buruh, khususnya pada masa Pandemi COVID-19.

              "Saya yakin dan percaya apabila pengusaha dan pekerja/buruh saling terbuka dan berdialog
              mengenai masalah yang sedang dihadapi maka akan mendapatkan solusi dan jalan keluar yang
              dapat diterima oleh kedua belah pihak," ujarnya.







                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13