Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

INDONESIA-MALAYSIA SEPAKATI PEMBARUAN KERJA SAMA SISTEM PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat untuk menugaskan pejabat tinggi dari
kedua negara guna membahas lebih lanjut secara teknis mengenai konsep One Channel System
yang telah disepakati oleh kedua Pemimpin Negara.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukannya pertemuan bilateral kedua negara pada
Jumat (23/7) dalam rangka pembahasan draf nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant
Workers in Malaysia yang disampaikan Pemerintah Indonesia sejak bulan September 2016
mengalami stagnasi.

"Usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaharuan MoU Domestik Indonesia - Malaysia memakan waktu cukup lama" ujar Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (23/7).

Anwar Sanusi mengungkapkan ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia
dan Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.
Pertama, Konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari One Channel System adalah untuk
mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan
hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara. Hal tersebut mencakup penggunaan suatu
sistem online yang menyediakan basis data terkait permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan
ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS, " tandas Anwar.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja,"
imbuh Anwar.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500, " ujar Anwar
Sanusi.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik. Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini
memiliki program rekalibrasi sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang
berstatus ilegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah
status menjadi pekerja legal. Lebih lanjut, Pemri meminta agar ada tindakan tegas dari
Pemerintah Malaysia kepada para pemberi kerja di Malaysia yang secara sengaja
mempekerjakan PMI Domestik secara ilegal Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI Indonesia
mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum
keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban biaya penempatan.

"Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke
Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia, " ujar Anwar.

Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU. Editor : Komang (komang_99@yahoo.com ).

82