Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 87

SENTIL BANTUAN SUBSIDI UPAH RP 1 JUTA, PENGUSAHA: SANGAT KURANG!

              Pemerintah  akan  meluncurkan  bantuan  subsidi  upah  (BSU)  kepada  pekerja  yang  terdampak
              PPKM Darurat. Bantuan itu sebesar Rp 1 juta untuk 2 bulan kepada pekerja atau buruh bergaji
              Rp 3,5 juta/bulan ke bawah.

              Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus
              Widjaja mengatakan subsidi upah yang diberikan pemerintah itu masih kurang dan tidak bisa
              menolong pengusaha. Besaran Rp 1 juta per orang untuk 2 bulan hanya kurang lebih 14% dari
              gaji pekerja Rp 3,5 juta.

              "Subsidi upah pekerja sebesar Rp. 1 juta / orang per 2 bulan (Rp 500 ribu / orang / bulan ) untuk
              pekerja dengan maksimal upah Rp. 3,5 juta/ bulan adalah kurang lebih hanya 14% saja. Subsidi
              tersebut sangat kurang dan tidak akan banyak menolong para pelaku usaha," jelas dia kepada
              detikcom, Sabtu (24/7/2021).

              Alphonzus menegaskan pengusaha mal atau pusat perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja
              sebesar 50%. Mengingat saat ini pelaku usaha telah mengalami defisit sudah hampir 1,5 tahun
              akibat pandemi COVID-19.

              "Pusat Perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja sebesar 50% karena defisit usaha sudah
              terjadi hampir selama 1,5 tahun," lanjutnya.

              Sebelumnya  Alphonzus  telah  mengatakan  selama  PPKM  Darurat  pengusaha  mal  masih
              membayar sejumlah biaya, seperti pemakaian minimum listrik dan gas. Selain itu, sejumlah pajak
              juga  masih  dibayarkan  seperti  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  pajak  reklame,  dan  pajak
              retribusi lainnya yang bersifat tetap.

              "Ada  beberapa  pengusaha  mal  ini  masih  harus  membayarkan  pajak  yang  nilainya  hingga
              miliaran," ungkapnya.

              "Itu, sangat dibutuhkan sekali," tambahnya.

              Kemudian,  dia  mengungkap  dampak  dari  PPKM  Darurat  tidak  bisa  jika  diatasi  dengan
              menghentikan PPKM Darurat, perlu waktu yang ditempuh untuk memulihkan dampaknya.

              "Untuk memulihkan dampak akibat PPKM Darurat sudah hampir pasti akan memerlukan waktu
              tidak kurang dari tiga bulan," imbuhnya.


























                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92