Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

BPJAMSOSTEK sebagai pihak Pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang
mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS
Kesehatan selaku pihak Kedua.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan
adanya integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih diuntungkan
karena layanan kedua lembaga dapat lebih optimal.

Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan
kepada masyarakat adalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh seluruh
rakyat Indonesia. NIK ini didapatkan dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh
Adminduk untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang
dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Anggoro.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa
perjanjian kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta
sehingga program jaminan sosial dapat berjalan dengan optimal.

“Penyelenggaraan jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar
kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yangu dimiliki masing-masing,”
kata Ghufron.

Dirinya menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini merupakanu wujud dukungan penuh
BPJS Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam
penyelenggaraan program JKP.
Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan Program
Jaminan Sosial, diharapkan ke depannya dapat tercipta Data Terpadu Jaminan Sosial.

"Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98%," ujar Ghufron.

Menutup acara penandatanganan kerja sama ini, Anggoro kembali mengatakan sinergi ini akan
saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.

“Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data terintegrasi
atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia,” kata Anggoro.(*)

84