Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.

Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan
anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta
tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

"DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab
5 (lima) arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa, yakni Peningkatan pemberdayaan
perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; Peningkatan peran ibu/keluarga
dalam pengasuhan/ pendidikan anak; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak. Selain untuk mewujudkan 5 arahan
Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan
peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi"
kata Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga menjelaskan terkait ukuran keberhasilan dari pembangunan dan
pengembangan DRPPA, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang
implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan
perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya
partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan
keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak
yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang
komprehensif.

"Para Kepala Desa, khususnya Kepala Desa Perempuan, ayo kita tata desa kita supaya berbagai
permasalahan perempuan dan anak kita selesaikan mulai dari desa. Kami percaya para
perangkat desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Sekitar
43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan menyelesaikan permasalahan
perempuan dan anak di desa, berarti kita sudah menyelesaikan 43 persen permasalahan
perempuan dan anak di Indonesia," kata Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar.

Menteri Abdul Halim Iskandar juga mendorong para Kepala Desa untuk melakukan Pemutakhiran
Data Desa Berbasis SDGs Desa agar lebih mempermudah memetakan permasalahan dan potensi
suatu desa. Menurutnya, selama ini biasanya kita hanya mencari potensi desa, tapi tidak
menggali permasalahan desa.

"Dengan SDGs Desa memberikan ruang yang seimbang bagi desa untuk menggali permasalahan
desa dan mengukur potensi desa. Pemanfaatan Pemetaan data berbasis SDGs Desa saat
musyarawah juga dapat mempermudah warga desa dalam menyusun prioritas desa. Ke depan,
diharapkan pembangunan desa berbasis masalah, bukan berbasis keinginan," terang Abdul
Halim.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir secara virtual menyampaikan
apresiasinya kepada para Kepala Desa Perempuan yang memiliki peran vital sebagai agen
perubahan masyarakat desa, khususnya terkait pemberdayaan perempuan di desa.

"Kepala Desa Perempuan adalah agen perubahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran
mereka sangat vital, karena tahu persis kondisi dan kebutuhan perempuan di lingkungannya.
Dengan memberikan pemberdayaan yang tepat, maka Kepala Desa Perempuan telah
berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan negara dan bangsa. Para Kepala Desa
Perempuan teruslah mengasah dan mengembangkan diri agar memiliki jiwa kepemimpinan yang

5