Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2021
P. 39
Pihak keluarga bersama pengacaranya sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan
perusahaan yang memberangkatkan LSA, namun korban belum juga bisa dipulangkan dengan
alasan Malaysia sedang menerapkan "lockdown".
Oleh karena itu, keluarga LSA melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banyumas yang
ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan mengamankan YUN.
"Kendati YUN merupakan kepala cabang perusahaan penempatan PMI tersebut, dalam kasus
yang dialami LSA, pelaku bertindak perorangan bukan atas nama perusahaan," ucap
Kasatreskrim menjelaskan.
YUN beserta barang bukti berupa satu set komputer jinjing, satu unit telepon pintar, serta satu
bundel fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah SD hingga SMA, dan biodata LSA
serta satu bundel persyaratan pengajuan paspor kunjungan atas nama korban telah diamankan
di Markas Polresta Banyumas guna penyidikan lebih lanjut.
Terkait dengan kasus tersebut, YUN bakal dijerat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
"Sementara untuk korban atas nama LSA, hingga saat ini masih berada di Malaysia dan sedang
diupayakan untuk pemulangan ke Indonesia," ujarnya.
17 Negara Kasus yang dihadapi LSA pun menjadi keprihatinan tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas karena masih
ada warga yang terjebak menjadi PMI nonprosedural.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengimbau
masyarakat yang ingin bekerja sebagai PMI di luar negeri agar memenuhi persyaratan secara
prosedural.
"Cuma kadang-kadang di lapangan, orang ingin jalan pintas, mudah diiming-imingi. Kami
sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa, seluruh 'stakeholder',
bahwa proses dan mekanisme pengiriman PMI itu ikuti saja prosedur yang ada melalui
perusahaan penempatan PMI yang resmi," tutur dia.
Bahkan, kata dia, calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri harus mendapatkan
rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.
Kendati demikian, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas tetap membantu proses pemulangan
PMI nonprosedural agar mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Berdasarkan data, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas membantu pemulangan 10 PMI
nonprosedural yang menghadapi berbagai masalah di luar negeri.
"Saat sekarang pemerintah juga membatasi penempatan PMI di luar negeri pada masa adaptasi
kebiasaan baru yang berkaitan dengan pandemik COVID-19," kata Joko.
Menurut dia, pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang dan
Taiwan tertanggal 7 Januari 2021.
Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah Jepang dan Otoritas
Taiwan menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan di kedua negara itu.
Selain itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 tentang
Penempatan Negara Tujuan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
38
