Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2021
P. 44
Judul 9 Strategi Kemenaker untuk Pembangunan Ketenagakerjaan
Nama Media merdeka.com
Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/9-strategi-kemenaker-untuk-
pembangunan-ketenagakerjaan.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-01-26 16:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan. 9 Lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
43
