Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 240
Peserta webinar juga dari perusahaan tenaga kerja alih daya ( outsourching ) di antaranya PT
Asia Outsourching Services, Tokopedia, Traveloka, Rumah Sakit MMC, XXI, XL Axiata dan
perusahaan BUMN.
Saat webinar, Adie menjelaskan bahwa manfaat JKP akan diberikan dalam tiga bentuk. "Mulai
dari uang tunai paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan," jelasnya.
Uang tunai yang diberikan itu terbagi atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25%
untuk tiga bulan berikutnya.
Pekerja atau buruh harus memastikan agar upah yang di laporkan ke BPJamsostek oleh
pengusaha atau pemberi kerja adalah sesuai dengan kenyataan yang diterima " Bila upah yang
diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga ada kekurangan pembayaran manfaat
uang tunai, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut," jelas
Adie.
Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi
dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
Informasi pasar kerja itu berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau
konseling karier.
Manfaat lain berupa pelatihan kerja. "Manfaat ini diberikan secara online maupun offline melalui
lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi oleh
sistem informasi ketenagakerjaan," jelasnya.
Manfaat itu, kata Adie, bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan dimana iuran 6 dibayar berturut-turut, sebelum terjadi PHK.
"Manfaat JKP tak bisa diterima pekerja atau buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri
sendiri, cacat total tetap, pensiun, hingga meninggal dunia," ujarnya.
Peserta yang hendak mengajukan pencairan manfaat, kata Adie, harus membawa bukti
diterimanya PHK oleh pekerja, tanda terima lapor PHK dari dinas ketenagakerjaan
kabupaten/kota, atau perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan
industrial, akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, hingga petikan putusan pengadilan.
Sementara, kepesertaan para pekerja dalam program JKP ini terdiri dari yang sudah
diikutsertakan maupun yang baru didaftarkan.
Syaratnya, pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI), belum mencapai 54 tahun saat
mendaftar, dan punya hubungan kerja dengan pengusaha.
Syarat tambahannya, pekerja pada usaha besar dan menengah juga harus mengikuti program
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan jaminan
kematian (JKM) dari BPJAMSOSTEK.
"Sementara pekerja atau buruh di usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya ikut program JKN,
JKK, JHT, dan JKM," tutup Adie. (RO/OL-09).
239
