Page 131 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 131
banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00
dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
“Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah," ucapnya.
Menurutnya, bantuan kali ini diutamakan untuk pekerja yang bekerja pada sektor industri barang
komsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan.
Bantuan juga diprioritaskan bagi pekerja /buruh yang belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro.
Adapun terkait dengan mekanisme penyalurannya, BSU disalurkan langsung ke rekening bank
penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat cek di
gadget-nya, atau bisa langsung cek ke ATM dan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tetap
menjaga protokol Kesehatan.
Bank Penyalur BSU adalah Bank Milik Negara yang terhimpun dalam HIMBARA yaitu Bank BNI,
Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja
/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kemnaker akan
membukakan rekening secara kolektif di Bank HIMBARA dan BSI agar penyaluran dana bantuan
dapat lebih mudah, efektif dan efisien,” ucapnya.
Ia menyatakan bahwa BSU pada tahun 2021 sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 lalu.
Besaran Bantuan subsidi gaji/upah tahun ini adalah sebesar Rp500 ribu /bulan selama dua bulan
yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1 juta kepada pekerja /buruh yang memenuhi
persyaratan.
Ia juga menyatakan bahwa data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021.
Kemudian data tersebut dikirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih lanjut
dilakukan penetapan penerima bantuan yang akan dilakukan pencairan.
“Pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data karena dinilai paling
akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh Pemerintah sebagai dasar
pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas
waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang telah
terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.***
130
